Tinggalkan komentar

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Waktu sudah menunjukkan pukul 23.50 WIB. Pak Dodi masih berada di ruang kerjanya di bilangan Jakarta Selatan. Barusan dia selesai melakukan percakapan bisnis dengan mitra bisnisnya. Kerja hingga larut malam sudah menjadi kebiasaan Pak Dodi semenjak dia banting setir dari seorang profesional menjadi seorang wirausaha sejati. Kebetulan malam itu adalah tanggal 30 April 2010.  Sebuah keputusan bisnis penting harus diambil pada malam itu. Sehabis meletakkan gagang telepon, dia menyempatkan menghela napas sesaat, sebelum dia pergi ke ruang rapat. Enam orang stafnya masih menunggunya. Sebuah keputusan bisnis akan diambil malam itu juga.

Bagi kalangan pebisnis kejadian malam itu mungkin sudah dianggap suatu kejadian yang biasa. Aktivitas bisnis hingga larut malam bagi sebagian orang bukanlah sesuatu yang spesial. Akan tetapi, bagi sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar se-antero Nusantara, aktivitas Pak Dodi malam itu rupanya membawa permasalahan yang sangat pelik. Lho, apa hubungannya?

Ketika Pak Dodi menggunakan telepon kantor malam itu untuk menghubungi rekan bisnisnya, tanpa disadari, Pak Dodi telah mengkonsumsi jasa telekomunikasi yang disediakan oleh PT Telkom. Jasa telekomunikasi merupakan jasa yang dikenakan pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena jasa itu disediakan oleh PT Telkom, maka di penghujung bulan April 2010 itu telah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak dari PT Telkom kepada perusahaan milik Pak Dodi. Sebut saja namanya PT Makmur Sentosa. Lantas, apanya yang istimewa?

Bulan April 2010 merupakan bulan pertama berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan perpajakan di bidang PPN dan PPn.BM banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah tentang saat pembuatan faktur pajak.

Sebelum 1 April 2010 pembuatan faktur pajak diperkenankan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penjualan apabila penerimaan pembayaran terjadi setelah bulan penyerahan. Artinya, untuk penyerahan barang atau jasa di bulan Maret 2010, faktur pajak bisa dibuat pada tanggal 30 April 2010 apabila pembayaran terjadi setelah bulan Maret 2010.  Ketentuan ini mengalami perubahan. Mulai 1 April 2010, faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa. Khusus untuk penyerahan barang atau jasa kepada pembeli yang sama selama satu bulan kalender dapat dibuat satu faktur pajak untuk seluruh penyerahan.

Kembali pada persoalan PT Telkom. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 mulai 1 April 2010 tersebut, atas penyerahan jasa telekomunikasi pada bulan April 2010 harus dibuatkan faktur pajak paling lambat tanggal 30 April 2010. Atas pemakaian telepon oleh PT Makmur Sentosa selama bulan April 2010, tidak terkecuali pemakaian yang dilakukan oleh Pak Dodi pada tanggal 30 April 2010 hampir tengah malam, menurut ketentuan baru, harus dibuatkan faktur pajak pada tanggal 30 April 2010 juga. Inilah yang menyulitkan PT Telkom.

Jika PT Telkom membuat faktur pajak du bulan Mei 2010, maka menurut Pasal 14 UU KUP, PT Telkom dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2%. Hanya 2% memang. Akan tetapi, apabila dilihat bahwa pendapatan PT Telkom dari jasa telepon ini bisa melebihi Rp1 Triliun per bulan, maka dapat dibayangkan berapa rupiah yang harus dikeluarkan PT Telkom dari koceknya, hanya gara-gara keterlambatan membuat faktur pajak ini.

Adakah solusinya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: