3 Komentar

Pemeriksaan Atas SPT Lebih Bayar: Berlakukah Untuk WP Karyawan?

Sang waktu terus bergulir. Malam pun kian larut. Mata Nurwadi belum terpejam jua. Masih terngiang-ngiang laporan isterinya tadi sore sepulangnya dia dari kantor. Kedatangan dua orang tamu tak diundang di kala siang hari bolong sungguh membuat hatinya gundah. Siapakah gerangan tamu penting itu? Perampokkah? Atau jangan-jangan penagih utang?

Ternyata dua orang tamu istimewa itu adalah utusan dari orang yang paling bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak di negeri ini. Apakah Nurwadi punya utang pajak yang sedemikian besar, sehingga perlu mengutus orang-orang terlatih ke rumahnya?

Lamunan Nurwadi menerawang ke beberapa bulan silam, tepatnya di bulan Maret 2009. Kala itu, semua pegawai di instansi tempatnya bekerja, tengah menyibukkan diri untuk mengisi SPT Tahunan sebagai bentuk kewajiban kenegaraan yang mesti dilaksanakan tiap tahun. Sebagaimana yang dialami sebagian Pegawai Negeri Sipil lainnya di negeri ini, sumber penghasilan satu-satunya yang dia peroleh hanyalah dari kantor tempatnya mengabdi selama ini. Sang Bendaharawan pun sudah dengan tertibnya memotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pembayaran ke para pegawai, tidak terkecuali saat membayar kepada Nurwadi.

Tidak seperti pegawai lainnya yang langsung saja mempercayai hitungan yang dibuat Sang Bendahara, Nurwadi menghitung kembali perhitungan-perhitungan yang dilakukan Bendaharawan. Hasilnya, pajak yang dipotong ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya. Akibatnya, SPT Tahunan PPh Tahun 2008 yang akan dilaporkannya waktu itu menjadi Lebih Bayar.

Secuil keraguan menyelinap dalam benaknya. Jika mengajukan restitusi, bayangan pemeriksaan sudah berkelebat dalam pikirannya. Maklumlah, sebelum pindah ke kantor ini, Nurwadi juga pernah berprofesi sebagai Pemeriksa Pajak. Ganjalan hatinya lantas dia utarakan kepada Norman, salah satu temannya yang kebetulan punya pengetahuan khusus di bidang ketentuan formal perpajakan.

Dengan penuh percaya diri, Norman meyakinkan Nurwadi bahwa tidak akan ada pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 17D UU Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Berdasarkan Undang-Undang ini, bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu, jika mengajukan permohonan restitusi, Dirjen Pajak tidak lagi melakukan pemeriksaan, tetapi hanya cukup dengan penelitian. Lamanya pun hanya butuh waktu maksimal tiga bulan untuk Pajak Penghasilan dan maksimal satu bulan untuk PPN. Setelah restitusi diberikan melalui penelitian, jika dipandang perlu, Dirjen Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan.

Di samping Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha (karyawan) dengan tidak ada batasan penghasilan dan lebih bayar, insentif ini juga diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet dan lebih bayar tertentu, Wajib Pajak Badan dengan omzet dan jumlah lebih bayar tertentu, serta Pengusah Kena Pajak dengan jumlah penyerahan (omzet) dan lebih bayar tertentu juga.

Insentif atau kemudahan ini diberikan agar Wajib Pajak dapat sesegera mungkin menikmati haknya mendapatkan uang kelebihan pembayaran pajak. Di samping itu, aturan ini juga dibuat untuk mengurangi beban tugas pemeriksaan bagi Dirjen Pajak. Selama ini beban pemeriksaan khususnya untuk SPT Lebih Bayar dan SPT Rugi cukup membuat puyeng para Pemeriksa Pajak, sehingga dengan adanya aturan ini, tenaga pemeriksa dapat dialihkan untuk melakukan pemeriksaan bagi SPT lainnya yang belum tergarap.

Walau masih diliputi secuil kegamangan, akhirnya Nurwadi mengikuti saran temannya untuk mengajukan retitusi atas kelebihan pemotongan yang dilakukan Bendaharawan. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2008 disampaikannya ke kantor pajak di bilangan Jakarta Barat pada akhir Maret 2009 dengan posisi Lebih Bayar seratus tujuh puluhan ribu rupiah. Dalam benaknya, sudah terbayang akan mendapatkan hak pengembalian kelebihan pajak dalam waktu singkat. Para petugas pajak yang sudah mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dari PNS lainnya sudah barang tentu akan mentaati UU yang sudah mengalami perdebatan panjang di Senayan. Dengan kata lain, permohonannya akan diproses lewat penelitian, bukan lagi melalui pemeriksaan.

Betapa kagetnya dia, begitu mendapatkan laporan dari isterinya bahwa dua orang pemeriksa pajak telah mendatangi rumahnya untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya. Dia tak habis pikir dengan modernisasi yang telah dilakukan Dirjen Pajak dan jajarannya. Dalam SPT dia jelas-jelas sudah mencantumkan pekerjaannya sebagai PNS, masih juga dilakukan pemeriksaan. “Hari gini masih ada Kepala Kantor Pajak yang tidak membaca UU, padahal sudah berlaku hampir dua tahun!  Apa artinya aturan yang sudah menghabiskan dana milyaran itu, kalau akhirnya tidak ditaati?”, gumamnya.

Sembari memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuhnya untuk menghadapi para pemeriksa pajak nantinya, akhirnya Nurwadi tertidur pulas dan memasuki dunia mimpi.

(bersambung)

3 comments on “Pemeriksaan Atas SPT Lebih Bayar: Berlakukah Untuk WP Karyawan?

  1. undang-undang di ubah,di perbaiki tanpa ada penerapan percuma di buat..buat apa anggaran negara di habiskan untuk hal-hal yang mubazir..lebih baik untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat..lalu buat apa repot2 memeriksa lebih bayar 170rb benar atau tidak sedangkan biaya untuk pemeriksaan lebih dari 170rb..negeri ini sungguh ironis dalam semua hal tak terkecuali pajak..cepat atau lambat perpajakan di Indonesia harus di benahi,tidak harus dengan mengganti peraturan peraturan pajak dengan yang baru tetapi bagaimana agar masing-masing pihak baik wajib pajak maupun petugas pajak memahami dan melaksanakan peraturan yang ada dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab..

  2. pembelajaran yang lebih mengena daripada dengan teori yang bertele- tele yang kadang susuh untk dipahami. dengan narasinya sudah cukup menjelaskan tapi cerita selanjutnya kapan?biar jelastitik temunya dan komentarnya bisa lebih lepas.

  3. Mohon maaf barangkali menyinggung perasaan,
    sekedar klarifikasi.
    Ada baiknya dalam melihat suatu masalah kita tidak berpatok hanya membaca Undang-Undang, tapi juga membaca aturan pelaksanaannya, karena disitu akan ada penjelasan yang lebih detil, mana2 saja yang bisa dilaksanakan dengan Pasal 17-D dan mana yang harus diteruskan dengan Pasal 17-C (pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu) atau 17-B (pemeriksaan).
    Terkait UU PPN Pasal 17-D ada aturan pelaksanaannya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-12/PJ/2014
    Memang kadangkala suatu aturan ketika dilaksanakan malah membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, namun sebagai pelaksana di lapangan, petugas pajak juga harus mengikuti aturan.
    Tidak semua perbuatan baik untuk memudahkan wajib pajak sejalan dengan peraturan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: