Tinggalkan komentar

PEMERIKSAAN PAJAK

Dalam self assessment system, negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.  Artinya, dalam menentukan besarnya pajak terutang, tidak lagi mesti menunggu penetapan dari aparat pajak (fiskus). Apabila ada peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak, maka timbullah utang pajak dan Wajib Pajak berkewajiban membayarnya sesuai dengan perhitungan yang seharusnya, untuk kemudian dilaporkan ke kantor pajak. Dalam hal ini, masyarakat wajib pajak diberikan kepercyaan sepenuhnya.

Atas kepercayaan yang telah diberikan negara kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, memperhitungkan, dan melaporkan kewajiban perpajakan tersebut, perlu dilakukan pengawasan agar masyarakat benar-benar melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan itu. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU KUP tersebut.

Secara lebih detail, tata cara mengenai pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/ 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: