Tinggalkan komentar

PERCEPATAN RESTITUSI

Masalah restitusi pajak sering menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan dunia usaha. Mereka sering mengeluhkan alotnya pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, untuk mengembalikan uang pajak yang telah mereka bayarkan melebihi yang seharusnya. Lamanya proses pengembalian ini bahkan bisa melebihi 12 bulan. Di samping masalah jangka waktu yang menurut mereka terlalu lama, mereka juga mengeluhkan bahwa uang pajak yang mereka minta, terkadang tidak utuh kembalinya.

Bagaimankah sebenarnya masalah restitusi ini? Apakah pemerintah harus menunggu dua belas bulan baru memberikan pengembalian uang pajak yang menjadi hak wajib pajak? Apakah setiap permohonan restitusi harus melalui proses pemeriksaan?

Menurut UU KUP, penanganan permohonan restitusi sebenarnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu berdasarkan Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D.

Berdasarkan Pasal 17B, atas permohonan restitusi, Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan dan dalam jangka waktu 12 bulan sudah harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Jika lewat dari 12 bulan, maka seluruh permohonan WP harus disetujui dan dalam jangka waktu satu bulan sudah harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar jumlah yang diminta WP, tanpa ada koreksi.

Jangka waktu 12 bulan yang diatur dalam UU KUP adalah jangka waktu maksimal. Dalam prakteknya, bisa saja penyelesaiannya kurang dari 12 bulan, tergantung kompleksitas permasalahan yang dijumpai dalam pemeriksaan.

Percepatan Restitusi

Untuk merespon keluhan kalangan dunia usaha atas alotnya pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ini, maka sejak tahun 2001 Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa percepatan restitusi kepada Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu. Apabila Wajib Pajak memenuhi kriteria yang ditentukan Pasal 17C UU KUP, maka WP tidak perlu khawatir akan diperiksa. Jika mengajukan restitusi, penyelesaiannya tidak melalui pemeriksaan, melainkan melalui proses penelitian. Jangka waktunya pun dipangkas menjadi maksimal 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan maksimal 1 bulan untuk PPN.

Untuk mendapat insentif di atas, Wajib Pajak harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu (1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di biding perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Setelah berhasil memenuhi kriteria ini, maka Wajib Pajak ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: