5 Komentar

Kewajiban Memiliki NPWP dan Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah
Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia ini dapat dilakukan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kedua fungsi ini bisa berjalan jika didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak.

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahun semakin meningkat.
Kalau pada APBN 2008 porsi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 65%, maka dalam APBN 2009 kontribusi penerimaan pajak mencapai 71%. Demikian juga kalau kita bandingkan dengan proporsi total penerimaan pajak dan bea cukai dalam APBN 1998 yang masih sebesar 62%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan pajak semakin besar dalam APBN dan hal ini mengindikasikan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan semakin meningkat.

Pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat
Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berdasarkan undang-undang berarti pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kesepakatan yang tercermin dalam bentuk undang-undang ini sekaligus merupakan landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan dalam rangka mealakukan pemungutan
pajak di Indonesia.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah total dari official assessment system ke self assessment system. Penentuan besarnya pajak terutang yang semula ditetapkan Pemerintah (official assessment system) berubah menjadi ditentukan sendiri oleh masyarakat (self assessment system). Dalam self assessment system, negara (pemerintah) memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pembayaran pajak tiap tahun semakin meningkat.

Salah satu ketentuan yang berlaku dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah dengan  mewajibkan orang pribadi untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hingga tahun 2000 ketentuan ini tidak berlaku bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja. Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dari satu pemberi kerja tersebut sudah dilakukan oleh pemberi kerja yang bersangkutan dengan cara melakukan pemotongan langsung saat penghasilan tersebut dibayarkan. Pembayaran dan pelaporan dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga orang pribadi (karyawan) tersebut tidak perlu lagi melaporkan kewajiban perpajakannya.

Sejak tahun 2001, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, ketentuan tersebut di atas berubah. Setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, diwajibkan untuk memiliki NPWP. Walaupun seseorang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, asalkan penghasilannya dalam setahun sudah di atas
PTKP, tetap diwajibkan untuk memiliki NPWP. Dengan memiliki NPWP, berarti orang tersebut diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setelah berakhirnya tahun pajak. Pelaporan ini tetap diwajibkan walaupun pihak pemberi kerja sudah melakukan pemotongan pajak, melakukan penyetoran, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Awalnya, kewajiban untuk memiliki NPWP ini tidak ditaati oleh sebagian besar orang yang seharusnya menaati aturan ini. Sampai dengan tahun 2007 jumlah orang pribadi yang memiliki NPWP baru sekitar lima juta orang. Jumlah ini meningkat pesat pada awal tahun 2009 yang sudah mencapai lebih dari dua belas juta orang. Akan tetapi, orang bersedia mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP tidak atas dasar suka rela, tetapi didasarkan pada keterpaksaan. Di samping itu, banyak juga keluhan dan kebingungan di kalangan masyarakat yang sudah memiliki NPWP. Terlebih-lebih tiba saatnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan hanya semata-mata dari satu pemberi kerja
sebenarnya sudah patuh dalam membayar pajak. Pembayaran pajaknya sudah dilakukan oleh pihak pemberi kerja melalui pemotongan Pajak Penghasilan pada saat membayar gaji. Kalau karyawan (orang pribadi) ini tidak memiliki NPWP, mereka dianggap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Mereka diwajibkan untuk memiliki NPWP dan setelah berakhirnya tahun pajak diwajibkan
juga untuk melaporkan SPT Tahunan, walaupun sebenarnya kewajiban membayar pajak sudah dilakukan melalui pemberi kerja.

5 comments on “Kewajiban Memiliki NPWP dan Kepatuhan Membayar Pajak

  1. terus terang saya baru memiliki NPWP pada bulan juli 2009. tetapi saya belum begitu paham tentang NPWP. apa kira-kira yang saya harus lakukan selanjutnya dengan kartu NPWP saya? saya butuh info dan terima kasih sebelumnya.

  2. terus terang saya baru memiliki NPWP pada bulan juli 2009 kemarin. tetapi saya belum paham betul tentang NPWP. mohon berikan informasi kira-kira apa yang selanjutnya harus saya lakukan dengan NPWP saya? terima kasih sebelumnya.

  3. terus terang saya baru memiliki NPWP pada bulan juli 2009 kemarin. tetapi saya betul-betul masih kurang paham dengan NPWP. mohon berikan informasi, apa yang harus saya lakukan dengan NPWP saya. saya adalah karyawan swasta di satu perusahaan. terima kasih sebelumnya.

    • Bila ibu sudah memiliki NPWP dan berstatus sebagai pegawai, maka kewajiban utama ibu adalah menyampaikan SPT setiap tahun. Bila pegawai tersebut menerima hanya penghasilan rutin dan dapat diperkirakan, maka biasanya pada saat pelaporan tidak terjadi lebih / kurang bayar.

  4. ehm NPWP itu berlaku buat orang yg mempunyai perusahaan saja ya . .. .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: