1 Komentar

STIMULUS FISKAL MELALUI PERCEPATAN RESTITUSI

Untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global, Pemerintah menyiapkan beberapa amunisi. Salah satunya adalah dengan menggelontorkan stimulus fiskal. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu Rp71,3 T.

Seperti kita ketahui dari media massa, stimulus fiskal tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni:

1. Penghematan pembayaran pajak akibat penurunan tarif PPh Badan dan PPh OP, serta peningkatan PTKP

2. Subsidi Pajak dan Bea Masuk kepada Dunia USaha melalui Pajak Ditanggung Pemerintah

3. Subsidi dan belanja negara kepada dunia usaha

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengomentari stimulus yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi mencoba untuk memberikan wacana baru berupa insentif fiskal tambahan yang bisa diberikan kepada dunia usaha, selain yang sudah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dimungkinkan untuk memberikan restitusi dipercepat selain kepada WP Patuh sebagaimana diatur dalam Pasal 17C UU yang sama.

Menurut aturan tersebut, restitusi untuk PPh dapat dipercepat menjadi paling lama 3 bulan, sedangkan untuk PPN dapat diberikan maksimal 1 bulan. Percepatan restitusi ini tentunya sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, terlebih-lebih pada kondisi perekonomian saat ini. Saat ini likuiditas sangat ketat. Penerimaan uang dari restitusi yang selama ini bisa mencapai 12 bulan menjadi lebih cepat akan sangat membantu dunia usaha dalam mempertahankan bisnisnya.

Siapa saja Wajib Pajak yang dapat memperoleh insentif ini? Pertama, WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, yaitu WP OP Karyawan. Ketentuan saat ini tidak membatasi jumlah lebih bayar yang diklaim WP. Berapapun jumlahnya, atas lebih bayar tidak perlu dilakukan pemeriksaan, cukup dilakukan penelitian saja. Dalam waktu maksumal 3 bulan, uang yang dimintakan kembali itu akan bisa masuk rekening WP. Jadi, bagi Anda yang kebetulan dalam menghitung kewajiban perpajakan tahun 2008 ternyata lebih bayar, jangan sungkan-sungkan untuk meminta pengembalian (restitusi). Tidak akan ada pemeriksaan yang selama ini sering dihindari oleh WP. Cukup dengan penelitian saja dan dalam waktukurang dari 3 bulan, uang akan Anda terima.

Kedua adalah Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti usaha bengkel, salon, restoran, atau pun yang melakukan pekerjaan bebas, seperti notaris, dokter yang buka praktek, dan akuntan publik yang praktek sendirian (bukan partneran), dengan omzet setahun Rp4,8 M dan lebih bayar tidak lebih dari Rp1.000.000. Dengan adanya krisis global, sudah barang tentu akan berdampak pada beberapa bidang usaha. Omzetnya bisa turun, sehingga kemungkinan SPT Tahunan PPh Tahun 2008 akan lebih bayar. Melalui insentif ini, mereka akan mendapatkan uang restitusi lebih cepat dari biasanya.

Ketiga adalah Wajib Pajak Badan dengan peredaran usaha maksimum Rp5 Miliar dan lebih bayar kurang dari Rp10.000.000.  Kata “dan” di sini berarti persyaratan tersebut harus kumulatif, bukan alternatif. Contohnya, WP Badan dengan omzet Rp4 miliar, tetapi lebih bayar dalam SPT Rp11 juta, tidak mendapatkan fasilitas ini. Demikian juga dengan WP Badan dengan lebih bayar Rp9 juta dengan omzet Rp 6 milyar, juga tidak mendapatkan fasilitas ini. Kedua persyaratan ini harus terpenuhi secara bersama-sama.

Terakhir, Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan penyerahan barang/jasa kena pajak maksimum Rp150 juta dan lebih bayar tidak lebih dari Rp150 ribu juga mendapatkan fasilitas ini. Mereka yang mempunyai omzet di bulan Maret 2009 sebesar Rp140 juta dan lebih bayar Rp140 ribu, jika mengajukan permohonana restitusi, tidak akan dilakukan pemeriksaan, melainkan hanya akan dilakukan penelitian dan jangka waktunya pun kurang dari 1 bulan.

Keempat insentif tersebut di atas sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah-tengah perlambatan laju ekonomi global. Jika mereke kelebihan membayar pajak, maka mereka akan mendapatkan haknya lebih cepat dari semula. Kalau sebelumnya mereka harus menunggu hingga satu tahun, kini mereka hanya butuh waktu menunggu tidak lebih dari 3 bulan untuk PPh dan tidak lebih dari 1 bulan untuk PPN. Sebenarnya ketentuan ini sudah berlaku mulai 1 Januari 2008, tetapi masyarakat belum banyak yang mengetahui, apalagi memanfaatkannya.

Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di negara kita yang menganut Self Assessment System, negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan pemberian kepercayaan ini, apa yang telah dihitung, telah diperhitungkan, telah, disetor, dan telah dilaporkan oleh WP, seyogyanya diterima oleh fiskus dengan penuh kepercayaan sampai suatu ketika aparat pajak mempunyai/memperoleh data bahwa WP salah. Berdasarkan konsep ini, apabila WP mengajukan resitusi berdasarkan perhitungan yang telah dilakukannya sendiri, Pemerintah sebaiknya mempercayai terlebih dahulu perhitungan WP. Lewat proses penelitian administratif, dengan jangka waktu yang relatif singkat, Pemerintah berkewajiban  memberikan hak yang diajukan WP. Toh juga di kemudian hari, apabila ditemukan data bahwa perhitungan WP salah, DJP dapat melakukan pemeriksaan (post audit) dengan disertai dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 100%.

Pasal 17D UU KUP memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan omzet dan batasan lebih bayar bagi WP yang akan mendapat insentif tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.03/2007, persyaratan WP untuk memperoleh pengembalian dipercepat sangatlah ketat. Untuk WP OP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, lebih bayarnya dibatasi maksimum Rp1 juta dan peredaran usahanya  maksimum Rp4,8 miliar. Sementara itu, untuk WP Badan, batasan omzetnya adalah maksimum Rp5 Miliar dan lebih bayar tidak lebih dari Rp10 juta, sedangkan untuk Pengusaha Kena Pajak, jumlah penyerahan per masa maksimum Rp150 juta dengan lebih bayar tidak lebih dari Rp150 ribu.

Di tengah-tengah situasi perekonomian nasional yang melesu akibat perlambatan ekonomi global, Menteri Keuangan bisa melakukan perubahan terhadap persyaratan-persyaratan tersebut dengan cara menambah batasan omzet dan batasan lebih bayar.

Untuk WP OP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, batasan omzet mungkin sudah pas karena sudah sama dengan batasan omzet untuk diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan (Rp4,8 M), tetapi untuk batasan lebih bayar sebaiknya dinaikkan menjadi maksimum Rp25 juta.

Batasan omzet untuk WP Badan sebaiknya dinaikkan hingga Rp50 miliar. Hal ini sesuai dengan batasan UMKM yang mendapatkan fasilitas diskon tarif PPh Badan dalam UU PPh. Sementara itu, untuk batasan lebih bayarnya sebaiknya dinaikkan menjadi Rp50 juta. Jumlah ini akan sangat berarti bagi WP dalam kondisi krisis seperti ini. Toh juga nantinya masih bisa diperiksa dan dikenakan sanksi kenaikan 100%.

Batasan lebih bayar dalam SPT Masa PPN yang hanya maksimum Rp150 ribu terasa sangat kecil. Jumlah ini sebaiknya dinaikkan menjadi Rp5 juta, sedangkan batasan penyerahan BKP/JKP-nya dinaikkan menjadi Rp400 juta per masa, sehingga total omzetnya setahun Rp4,8 miliar.

Dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti di atas, maka kebijakan Pemerintah tersebut akan sangat membantu dunia usaha, khususnya dalam mengatasi kesulitan likuiditas yang dialaminya. Di pihak DJP, dampaknya juga sangat signifikan. Volume pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT WP akan sangat berkurang, sehingga Pemeriksa Pajak yang selama ini beban pekerjaannya lebih terfokus kepada pemeriksaan SPT Lebih Bayar, bisa mengalihkan perhatiannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Kurang Bayar.

One comment on “STIMULUS FISKAL MELALUI PERCEPATAN RESTITUSI

  1. kebijakan ini juga akan mendorong WP untuk lebih care dalam ngisi SPT, soalnya ada konsekuensi sanksi 100%. meskipun fasilitas percepatan restitusi ini bisa sangat menolong likuiditas WP, ada baiknya fasilitas ini bukan merupakan paksaan. artinya WP diberikan keleluasaan untuk memilih mau manfaatin fasilitas ini atau tidak. untuk WP yang pengin main aman, bisa jadi dia ngga masalah duitnya cair agak lama tapi ngga perlu khawatir ada kemungkinan sanksi 100% di kemudian hari…

    salam,
    seorang WP di sebuah KPP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: