3 Komentar

Sunset Policy Diperpanjang???????????

Sunset Policy di bidang perpajakan telah berakhir pada 31 Desember 2008 silam. Kebijakan (policy) ini adalah berupa penghapusan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan tahun 2006 dan sebelumnya (untuk WP lama) atau kewajiban PPh Tahun 2007 dan sebelumnya (untuk WP baru).

Kebijakan ini hanya berlaku singkat, yaitu hanya selama satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP. Seperti layaknya matahari yang akan tenggelam (sunset) pada waktu sore hari, kebijakan ini sudah pasti akan berakhir per 31 Desember 2008. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pada penghujung tahun 2008, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut dengan alasan untuk memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global serta antusiasme masyarakat yang luar biasa, namun tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan (Siaran Pers Direktur P2Humas DJP tanggal 30 Desember 2008). Perpanjangan dilakukan hingga tanggal 28 Februari 2009. Perpanjangan dilakukan hanya dalam hal menyetor kekurangan pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Keputusan tersebut cukup menggelitik hati dan menimbulkan pertanyaan. Mungkinkah Sunset Policy diperpanjang? Bagaimana caranya memperpanjang saat tenggelamnya matahari di ufuk barat (sunset)? Untuk memperpanjang waktu tenggelamnya matahari (sunset) sangatlah sulit. Mungkin hanya atas kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa saja yang memungkinkan waktu sunset diperpanjang. Demikian juga Sunset Policy. Sunset Policy tidak mungkin diperpanjang.

Kalau pemerintah memutuskan untuk memperpanjang, lantas bagaimana caranya? Menurut informasi yang diperoleh, saat ini sedang diproses lahirnya Perpu untuk memperpanjang kebijakan tersebut. Apakah semudah itu melahirkan Perpu?

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, syarat-syarat dikeluarkannya Perpu sangat ketat. Pemerintah tidak boleh sembarangan mengeluarkan Perpu. Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, Presiden berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) jika dan hanya jika terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Itupun nantinya harus mendapat persetujuan DPR. Jika ditolak, maka Perpu tersebut dicabut dan kembali kepada Undang-Undang yang lama.

Dalam hal sunset policy, apakah ada situasi kegentingan yang memaksa?

3 comments on “Sunset Policy Diperpanjang???????????

  1. Aduh Pak, sepertinya komentar Bapak agak kurang setuju dengan perpanjangan sun set policy. Tp kita bisa lihat dari sisi baiknya. Bukankah menyenangkan orang itu merupakan hal yang mulia Pak. By the way komentarnya okey banget tuh. Salam mbahnya dahsyat ya Pak.

  2. Kalau Pak Nyoman kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang triliunan atau bahkan puluhan triliun rupiah dalam 2 bulan, itu termasuk keadaan yang genting dan memaksa tidak ?

    Demikian juga buat negara, kalau dengan menunda penutupan sunset policy selama 2 bulan negara bisa mendapat tambahan pemasukkan puluhan triliun rupiah, saya pikir penundaan penutupan sun set policy itu wajar, dan bahkan harus, dilakukan.

    Salam dahsyat juga pak,

  3. iya nie, gimana Pak Darmin?
    koq seolah-olah ga konsisten, katanya cuma 2008?
    mungkin namanya ganti jadi “sunset then sunrise policy”, hihihihi…

    *)cumapertanyaandaripelaksanabiasabuatsangDirekturJenderalPajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: