6 Komentar

Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dikenal ada tiga istilah, yaitu: diri sendiri, wakil, dan kuasa.

Diri sendiri. Hanya Orang Pribadi yang bisa secara langsung menjalankan hak dan kewajibannya.

Wakil. Untuk WP Badan, tidak mungkin perusahaan jalan sendiri ke kantor pajak untuk mlaksanakan keajiban perpajakannya, sehingga dia butuh adanya wakil. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:

a. Badan oleh pengurus

b. Badan dalam likuidasi oleh likuidator, sedang badan yang pailit oleh kurator

c. Warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalannya

d. Anak yang belum dewasa /berada dalam pengampuan oleh wali/pengampunya.

Termasuk pengertian PENGURUS adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam bisnis. Hal ini berarti tidak hanya direktur dan komisaris sebagaimana tercantum dalam akte notaris, tetapi juga bisa stingkat General Manager.

Wakil WP bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali secara meyakinkan dapat dibuktikan bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Kuasa. WP dapat menunjuk seorang kuasa yang bukan pegawainya dengan suatu Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan syarat:

a. menyerahkan Surat Kuasa Khusus asli, satu Surat Kuasa untuk satu jenis pajak dan satu masa/tahun pajak

b. memiliki ijin praktek sebaghai Konsultan Pajak

c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau keuangan negara lainnya.

6 comments on “Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

  1. pak, apakah yang bertindak sebagai kuasa, harus seorang konsultan pajak? di poin b tertulis “memiliki ijin praktek sebagai konsultan pajak”. itu maksudnya apa pak?

  2. Ya, hanya konsultan pajak yang sudah terdaftar dan memiliki izin konsultan pajak yang boleh menjadi kuasa wajib pajak.

  3. Maap saya agak kabur neh….
    saya biasa ngisi form perpajakan… dalam SPT maupun SPM, biasanya kalau yang tanda tangan itu direktur perusahaan, itu langsung disebut sebagai WP, bukan wakil WP.

    Meskipun secara fisik badan / perusahaan memang tidak mungkin ke kantor pajak, tapi secara hukum direkturlah yang memiliki kewenangan penuh untuk segala keputusan, hak, kewajiban, termasuk resiko atas opersional perusahaan terhadap negara.

    Fakta lain : Jika yang tanda tangan adalah wakil WP, maka perlukan surat kuasa. Dalam hal ini, jika yang tandatangan direktur, dia tidak perlu surat kuasa dari perusahaan.

    Nah gimana neh pak?.

    Thanks.

  4. mau tanya perbedaan/ benang merah antara badan yg dilikuidasi dan badan yang pailit apa ya??

  5. Terima kasih buat INFONYA,,,,,
    bikin blog gratis dengn domain dan hosting gratis, kunjungi blog saya.. terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: