50 Komentar

IMBALAN BUNGA

Ketentuan sekarang 

Imbalan bunga diberikan dalam hal:

  1. Terlambat menerbitkan SPMKP
  2. Terlambat menerbitkan SKPLB
  3. Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding
  4. Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1)

 1. Terlambat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Pembayaran (SPMKP) 

Dalam Pasal 11 diatur bahwa:

  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C.
  • Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen)            sebulan.

Contoh:

Pasal 17:

WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan kondisi Lebih Bayar, tetapi lupa menyilang kolom restitusi. WP diperiksa dan terbit SKPLB tgl. 25 Maret 2005. Karena sewaktu memasukkan SPT Tahunan WP tidak mengajukan permohonan pengembalian, WP harus mengajukan permohonan pengembalian dengan surat. Misalkan surat diajukan tgl. 5 April 2005, maka SPMKP harus terbit paling lambat tgl. 4 Mei 2005. Jika SPMKP baru terbit pada tgl. 10 Mei 2005, maka WP berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2%.

Pasal 17B:

WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan kondisi Lebih Bayar dengan menyilang kolom restitusi. WP diperiksa dan terbit SKPLB tgl. 25 Maret 2005. Karena sewaktu memasukkan SPT Tahunan WP dianggap mengajukan permohonan pengembalian, maka SPMKP paling lambat harus terbit tgl. 24 April 2005. Jika lewat, maka WP dapat imbalan bunga 2% sebulan.

Pasal 17C:

WP yang masuk kategori WP Patuh memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tanggal 28 Maret 2004. Tanpa proses pemeriksaan, hanya melalui penelitian, KPP menerbitkan SKPPKP tgl. 25 April 2004. SPMKP paling lambat terbit tgl. 24 Mei 2004, jika lewat, WP dapat imbalan bunga 2%. 

2. Terlambat menerbitkan SKPLB 

Diatur dalam Pasal 17B.

Contoh:

WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan kondisi LB Rp200 juta dengan menyilang kolom restitusi. KPP melakukan pemeriksaan dan sampai tanggal 31 Maret 2005 belum juga menerbitkan SKP. Sesuai ketentuan Pasal 17B, KPP harus menerbitkan SKPLB sebesar Rp200 juta paling lambat tgl. 26 April 2005. Jika lewat, maka WP berhak mendapatkan imbalan bunga 2%.

Jadi WP dapat 2 keuntungan:

  1. LB dikembalikan utuh
  2. Imbalan bunga 2%.

3. Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding 

Pasal 27A mengatur bahwa:

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. 

Contoh:

WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan LB Rp200 juta. Setelah diperiksa, KPP menerbitkan SKPKB tgl. 25 Maret 2005 Rp 100 juta. WP mengajukan keberatan dan melunasi SKPKB tersebut tgl. 24 April 2005. Keberatan dikabulkan sebagian, sehingga menjadi lebih bayar Rp150 juta melalui SK Keberatan tgl. 12 Januari 2006. Berapa total uang yang diterima WP?

Jumlah bulan 24/04/05 s.d. 12/01/06 = 9 bulan

Imbalan bunga = 2%X 9 X Rp100 juta = Rp18 juta

Uang yg sudah dibayarkan                    = Rp100 juta

Lebih bayar                                            = Rp150 juta

Total uang yang diterima                       = Rp268 juta. 

5.      Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi psl 14 (4) dan/ psl 19(1) 

Pasal 27A juga mengatur bahwa Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi          Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Contoh:

WP memasukkan SPT Tahunan PPh WP Badan tgl. 28 Maret 2004 dengan LB Rp200 juta. Setelah diperiksa, KPP menerbitkan SKPKB tgl. 25 Maret 2005 Rp 100 juta. WP mengajukan keberatan dan melunasi SKPKB tersebut tgl. 30 April 2005. KPP menerbitkan STP Bunga Penagihan tgl. 4 Mei 2005 dan dilunasi WP tgl. 3 Juni 2005. Keberatan dikabulkan sebagian, sehingga menjadi lebih bayar Rp150 juta melalui SK Keberatan tgl. 12 Januari 2006. SK Pengurangan Sanksi juga diterbitkan pada tgl yang sama. Berapa total uang yang diterima WP? 

Besarnya STP BP = 2% x Rp100 juta = Rp 2 juta dilunasi tgl 3 Juni 2005

Jumlah bulan pembayaran SKPKB dari 30/04/05 s.d. 12/01/06 = 9 bulan

Jumlah bulan pelunasan STP BP dari 3/6/05 s.d. 12/01/06 = 8 bulan

Imbalan bunga atas SKPKB = 2%X 9 X Rp100 juta = Rp18 juta

Imbalan bunga atas STP BP = 2%X 8 X Rp2 juta     = Rp0,32 juta

Uang yg sudah dibayarkan                                         = Rp102 juta

Lebih bayar                                                                 = Rp150 juta

Total uang yang diterima                                            = Rp270,32 juta. 

Perubahan dalam RUU KUP yang telah disetujui DPR 

Kalau selama ini yang mendapat imbalan bunga hanyalah atas SKPKB dan SKPKBT yang telah dibayar, tetapi sekarang diperluas atas:

a.       SK Pembetulan, SK Pengurangan, dan SK Pembatalan atas SKP dan STP

b.      SK Keberatan

c.       Putusan Banding

d.      Putusan PK 

Sayangnya saya belum memperoleh draft pasal per pasal, sehingga rumusan seperti apa, belum jelas. Saya hanya memperoleh pokok-pokok perubahannya saja. Untuk masalah imbalan bunga ini, ruang lingkupnya diperluas.

About these ads

50 comments on “IMBALAN BUNGA

  1. Sore pak, maaf sebelumnya saya baru dapat membaca materi kuliah di blog bapak saat ini.
    saya memiliki beberapa komentar dan pertanyaan pak,
    tentang materi imbalan bunga, hal yang menarik perhatian saya ketika mengisi SPT Tahunan WP yang menginginkan pengembalian kelebihan pajaknya harus mengisi kolom restitusi.
    a.)Mengapa harus demikian, maksud saya, bisa saja WP lupa atau keliru, dan petugaspun mungkin tidak akan mengingatkan karena dianggap menguntungkan negara atau masa bodoh. Dalam pemikiran saya, bukankah dengan melaporkan SPT Tahunan Lebih Bayar berarti kelebihan WP tersebut merupakan Hak(dan tanpa mengisi kolom restitusi, saya yakin WP tsb menginginkan uangnya kembali). Seharusnya walaupun tidak diminta wajib dikembalikan.
    Dan bila dilihat dari keadaan saat ini, AR sangat berperan dalam perkembangan pemahaman WP tentang perpajakan. bukankah ini juga termasuk tugas AR untuk mengingatkan WP untuk mengisi kolom restitusi.(untuk AR yang menangani WP Besar dan sedikit memang tidak masalah, lalu untuk AR yang menangani WP ratusan?)
    b.)Untuk pertanyaan kedua, saya mendengar dari Dosen Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi, yang membahas materi yang sama. Beliau menceritakan kejadian yang terjadi di lapangan. di KPP-KPP Paripurna sudah tidak dipungkiri lagi terjadi persaingan mengenai banyaknya penerimaan pajak dalam LPP(Laporan Penerimaan Pajak). Dan fiskus yang melakukan keterlambatan sehingga menimbulkan pembayaran imbalan bunga untuk WP akan dikenakan sanksi, mulai dari pemotongan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat. Akhirnya fiskus bernegosiasi dengan WP agar tidak mengajukan permohonan imbalan bunga, (karena dengan adanya permohonan imbalan bunga berarti kinerja fiskus kurang maksimal).ini merupakan celah korupsi juga. Bagaimana menurut bapak akan hal tersebut, apakah dengan UU KUP baru akan terjadi perbaikan atau sebaliknya menimbulkan masalah-masalah baru?

    Terima Kasih Pak,mohon penjelasannya!

    Zenudin Lukman. 2S(35)-05320005860

  2. Dalam SPT Tahunan PPh WP Badan, WP diberi 2 pilihan, apakah minta dikembalikan atau dikompensasikan dengan utang pajak yang lain. Walaupun WP tidak memilih dikembalikan (restitusi), Fiskus tetap melakukan pemeriksaan dan jika benar LB akan diterbitkan SKPLB dan WP diminta untuk mengajukan permohonan (transfer ke rekening mana). Nah, SPMKP diterbitkan paling lambat satu bulan sejak permohonan tersebut, bukan sejak tgl SKPLB. Atau bisa saja WP memasukkan SPT Tahunan NIHIL atau KURANG BAYAR, setelah diperiksa menjadi LB, maka terbitlah SKPLB, terus WP diminta mengajukan permohonan karena semula WP memang tidak mengajukan permohonan pengembalian. Lain halnya jika WP menyilang kolom dikembalikan (restitusi), maka WP dianggap mengajukan permohonan dari awal, sehingga SPMKP terbit paling lambat satu bulan sejak tgl SKPLB.

    Kalau dulu memang penerimaan per KPP menjadi satu-satunya indikator kinerja, tetapi sekarang sudah ada KPI (=Key Performance Indicator;silakan tanya sama dosen TUPR).
    Tidak semua pembayaran imbalan bunga mengakibatkan pengenaan sanksi. Yang sudah pasti akan dikenakan sanksi adalah imbalan bunga akibat keterlambatan penerbitan SKPLB dan keterlambatan penerbitan SPMKP. Sedangkan untuk imbalan bunga karena dikabulkannya keberatan/banding dan pengurangan sanksi administrasi, masih perlu diteliti lebih lanjut penyebab dikabulkannya keberatan/banding. Hal ini baru ketahuan jika ada pemeriksaan Inspektorat Jenderal Depkeu/BPKP/BPK. Saya belum pernah mendengar pengenaan sanksi atas diberikannya imbalan bunga akibat dikabulkannya keberatan/banding, tetapi kalau karena terlambat menerbitkan SKPLB/SPMKP pernah terjadi bahkan sampai penundaan kenaikan pangkat.

    • Kepada Yth
      I Nyoman Widia

      Perusahaan tempat saya bekerja telah diperiksa KPP untuk Tahun Pajak 2007 yang menghasilkan SKLB, saya ingin menanyakan adakah format resmi untuk membuat surat permohonan pengtransferan uang SKPLB itu.
      Terima Kasih

  3. Ini baru namanya keadilan…Undang-undang harus memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga..sebenarnya pak apakah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam keputusan pengurangan sesuai pasal 36 UU KUP yang terjadi akibat kekhilafan Wajib Pajak dapat dilaksanakan seutuhnya pak sesuai dengan RUU KUP yang telah disetujui DPR?Ijin meminta contoh soal pak? Padahal otoritas pajak telah memberikan keringanan berupa pengurangan sanksi administrasi yang terutang kepada Kas Negara,bagaimana dalam kenyataan sehari-harinya pak? Terima kasih..

  4. Ini baru namanya keadilan…Undang-undang harus memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan imbalan bunga..sebenarnya pak apakah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam keputusan pengurangan sesuai pasal 36 UU KUP yang terjadi akibat kekhilafan Wajib Pajak dapat dilaksanakan seutuhnya pak sesuai dengan RUU KUP yang telah disetujui DPR?Ijin meminta contoh soal pak? Padahal otoritas pajak telah memberikan keringanan berupa pengurangan sanksi administrasi yang terutang kepada Kas Negara,bagaimana dalam kenyataan sehari-harinya pak? Terima kasih..
    Hartoni Enrico 2-S absen 14

  5. selamat siang pak, saya pernah mendengar bahwa DJP mempunyai tunggakan restusi yang belum dibayarkan mencapai trilyunan rupiah dan menjadi beban negara karena harus membayar imbalan bunga. setahu saya tunggakan tersebut lebih dari 1 tahun (akumulasi bertahun-tahuna)apakah hal ini karena mekanisme restitusi berbelit belit ataukah kesalahan fiskus yang mengakibatkan adanya pembayaran bunga? dan bila WP diperkenankan meminta pengurangan dan pembetulan surat ketetapan apakah selayaknya Negara dalam hal ini DJP melakukan hal yang sama? dan ada anggapan WP sudah cukup senag mendapat restitusi padahal itu adalah uang mereka sendiri dan tidak meminta imbalan bunga. dan bila Wp mengalami hal demikian mempunyai kelebihan pembayaran ataupun ada imbalan bunga sedangkan tidak mempunyai tungakan untuk tahun ini serta tidak mempunyai rekening apakah yang harus dilakukan fiskus karena sulit memindahbukukan kelebihan tersebut. apakah tiap ada imbaalan bunga walaupun jumlahnya sangat kecil juga diproses sesuai ketenyuan pengembalian kelebihan pembayaran san imbalan bunga karena ada kesan DJP untuk efisiensi hanya memproses tunggakan yang besar saja?
    Yosra Panju Priawan 34/2S

  6. selamat siang,pak. setelah membaca uraian materi dan contoh-contoh yang diberikan ada beberapa yang ingin saya tanyakan
    1) Yang dimaksud dengan “keberatan dikabulkan sebagian” apakah berarti 1/2 dari jumlah keberatan atau tidak seluruhnya dari jumlah tersebut dikabulkan? misalnya jika keberatan sebesar 100juta dikabulkan sebagian apakah berarti sebesar 50juta atau bisa juga sebesar 80 juta?
    2) dalam contoh no3&4 keberatan dikabulkan sebagian yaitu sebesar 150juta. apakah jumlah tersebut berasal dari LB 200juta + SKPKB 100juta lalu dibagi 2? Jika ya, mengapa uang yang telah dibayarkan atas SKPKB 100juta dimasukkan dalam perhitungan? bukankah sudah termasuk dalam jumlah 150 juta?
    Sekian pertanyaan saya. Mohon penjelasannya. Terima kasih,Pak
    Cornelia F. Kelas II/S no.7
    05320005352

  7. Selamat Siang Pak..
    Saya ingin menanyakan kepada Bapak, beberapa hal mengenai materi Imbalan Bunga (Restitusi) ini…
    1. Apakah ada perbedaan antara proses pemeriksaan antara WP yang memilih restitusi (dengan menyilang kolom restitusi) dengan WP yang tidak memilih restitusi (yang mungkin lupa menyilang kolom restitusi)?
    2. Apakah pengembalian restitusi hanya dilakukan dengan transfer melalui rekening? bagaimana jika WP tidak memiliki rekening? memngingat di Indonesia masih banyak orang yang belum memiliki rekening
    Terimakasih…

  8. siang pak….
    mungkin disini saya hanya ingin memberikan pendapat saya mengenai perubahan2 yang terjadi dalam KUP kita yang sudah disetujui DPR beberapa hari yang lalu terutama masalah imbalan bunga.
    ketika membaca materi yang bapak berikan khususnya pada bagian perluasan ruang lingkup imbalan bunga…hal pertama yang terlintas di pikiran saya….”kita kalah lagi”….
    ya…tapi mungkin itu pemikiran yang terlalu sempit dan muncul tiba2 saja di pikiran saya waktu itu.
    perlu diakui bahwa segala hal yang terjadi pasti memiliki 2 sisi mata uang yang berbeda…satu waktu akan berdampak baik dan satunya lagi mungkin akan memunculkan efek yang…yach.. bisa dikatakan tidak terlalu baik dan cenderung negatif….
    Dalam kacamata saya,saya merasa bahwa perubahan UU Perpajakan kali ini terlalu banyak ditunggangi oleh pihak2 yang mencari keuntungan di balik ketentuan yang akan diberlakukan….Dan sayangnya,Dari pihak kita(fiskus),menurut yang saya dengar,kurang begitu bisa mempertahankan pendapatnya dan tentu saja ketika palu keputusan sudah diketuk….sekali lagi, kita gagal(jika dilihat dari segi fiskus)….
    Mungkin hal2 yang saya uraikan di atas hanya dari sisi financialnya…tapi sekali lagi…pajak jangan selalu kita kaitkan dengan “uang”….
    dibalik nama kerennya…PAJAK ,yang mungkin sering dikonotasikan negatif oleh beberapa pihak, pajak memiliki tujuan yang begitu mulia…apalagi kalau bukan untuk mensejahterakan rakyat…”Dari mana negara ini bisa membangun kalau misal tidak ada pajak?”
    Nah, berangkat dari tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat itulah Fiskus harus selalu berpedoman pada ketentuan yang ada dalam melaksanakan tugasnya.jika peraturan yang baru telah mengatur hal-hal yang mungkin lebih menguntungkan wp dari segi financial,tapi jika kita lihat dari segi efektifitas kerja,sekarang ini fiskus harus semakin meningkatkan kedisiplinan baik itu kedisiplinan kerja dan kedisiplinan moralnya…kesalahan sekecil apapun sekarang ini dari pihak fiskus,bisa mengakibatkan kerugian negara baik secara financial maupun moral(tanggung jawab kita kepada rakyat)….
    Semua hal yang telah ditetapkan saat ini mungkin awalnya akan terasa berat untuk dilakukan bahkan untuk dirasakan sekalipun,…
    Namun apapun yang terjadi, saya hanya berharap bahwa kita akan selalu mengabdikan diri kita untuk rakyat…hanya untuk rakyat…untuk kepentingan rakyat….

    terima kasih,dan mohon maaf apabila dirasa ada kalimat saya yang kurang berkenan dihati bapak ataupun orang lain yang membacanya….
    terima kasih…

  9. Selamat siang Pak, apakah atas kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga yang jumlahnya tidak material, dalam hal ini ternyata biaya administrasi yang dikeluarkan fiskus untuk memprosesnya lebih besar dibandingkan kelebihan pembayaran pajak + imbalan bunga, juga tetap akan diproses oleh pihak fiskus? karena keaan yang timbul selama ini fiskus hanya memproses kelebihan pembayaran pajak + bunga dalam jumlah yang besar.

  10. selamat sore pak, mengapa wp harus diberikan imbalan bunga oleh DJP? padahal akan mengurangi simpanan kas negara, malahan dalam RUU KUP ini, bapak menyebutkan mengenai masalah imbalan bunga ini akan diperluas.

  11. Selamat siang pak, dari artikel imbalan bunga di atas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu :
    1. Pada bagian 1(terlambat menerbitkan SPMKP) contoh pasal 17, yaitu ada kalimat berbunyi “karena sewaktu memasukkan SPT tahunan WP tidak mengajukan permohonan pengembalian maka WP harus mengajukan permohonan pengembalian dengan surat”, yang ingin saya tanyakan dalam hal ini adalah mengapa untuk memperoleh pengembalian yang nyata-nyata hal tersebut adalah uang hak milik WP, WP harus diwajibkan membuat surat permohonan mengapa DJP sebagai suatu institusi setelah melakukan pemeriksaan terhadap SPT tahunan WP ,dan ternyata menemukan lebih bayar tidak secara otomatis menerbitkan SKPLB untuk WP tersebut? dan apabila WP sampai waktu tertentu tidak mengajukan surat permohonan pengembalian apakah kelebihan tersebut tidak akan dikembalikan? Saya merasa ketentuan ini kurang adil karena kelebihan tersebut adalah milik WP dan bagaimana bila WP tersebut kurang mengerti dengan ketentuan perpajakan(“tidak mengetahui ada prosedur pengajuan surat permohonan)”tidakkah negara menjadi “pencuri” bagi rakyatnya dan DJP harusnya secara otomatis menerbitkan SKPLB tanpa menunggu permohonan WP untuk menjaga bahwa DJP adalah aparat yang jujur dan bermartabat….
    2. Mengenai diperluasnya imbalan bunga dalam RUU KUP yang baru disahkan DPR, saya ingin bertanya dan meminta pendapat bapak, tidakkah hal tersebut akan membuat fiskus menjadi takut dan ragu-ragu dalam bertindak yaitu menerbitkan surat ketetapan karena hampir seluruh keputusan sengketa diberlakukan imbalan bunga?terlebih saya dengar kalau sampai aparat pajak merugikan negara dengan adanya imbalan bunga akan dikenai sanksi yang cukup berat, tidakkah hal tersebut akan menggangu penerimaan negara?
    Demikian kiranya komentar(pertanyaan) dari saya, semoga bapak berkenan menjawabnya…Terima kasih

  12. Selamat sore pak, maaf saya ingin tanya bagaimana seandainya ada LB,WP mengisi kolom restitusi dan petugas terlambat menerbitkan SPMKP . tetapi petugas hanya mengembalikan uang sejumlah LB- nya saja tanpa imbalan bunga.karena WP tidak tahu dengan adanya penghitungan imbalan bunga dan baru setahun kemudian WP mengerti tentang imbalan bunga. Apakah WP dapat mengajukan permohonan atas imbalan bunga tersebut?

  13. Sore pak, saya mendapat informasi kalau hari ini tidak ada kuliah.
    Saya Zaenudin pak, yang kemarin memberi komentar pertama tentang materi imbalan bunga ini.
    Boleh kan saya bertanya lagi?
    Tapi sebelumnya saya berterima kasih atas penjelasan yang sebelumnya.
    Begini pak, saat ini penerimaan pembayaran menggunakan MPN yang menggantikan MP3. Saya dengar untuk penerimaan tahun 2007 ini peneromaan pajak terjad kekacauan. Jadi karena dalam MPN yang dibuat Dirjen Perbendaharaan tidak disertai keterangan, pembayaran pajak untuk tahun pajak kapan, atau bagian tahun pajak kapan, dan informasi lain yang berguna untuk memproses penerimaan pajak tersebut. Lain halnya dengan MP3 yang ketka itu dibuat DJP. Apakah ada pengaruhnya dalam setiap mekanisme pemrosesan pembayaran pajak khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembalian imbalan bunga?
    terima kasih pak!

  14. Pak,saya mau bertanya, tapi memang tidak ada kaitannya dengan pemberian imbalan bunga. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pembetulan, yaitu pasal 8 ayat (6) dikatakan bahwa pembetulan SPT dapat dilakukan sekalipun waktu 2 tahun telah lewat sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, tapi mengapa di penjelasan dalam perhitungan dikatakan telah dilakukan pemeriksaan,walaupun hasilnya memang berbeda dengan keputusan keberatan,jadi sebenarnya pemeriksaan yang dimaksud pasal ini pemeriksaan yang bagaimana? Maaf ya pak, jika mungkin pertanyaan saya ini kurang berbobot, tapi itu masih menjadi tanda tanya bagi saya.

  15. Selamat Sore Pak..
    Membaca Blog tentang imbalan bunga ini jadi teringat kalimat yang saya dapatkan dari dosen PPN, yakni Pak Untung Sukardji bahwa penyebab perpajakan Indonesia tidak pernah maju karena orang pajak itu berpikir dengan pola akuntan sehingga yang ada di otaknya hanya bagaimana selalu untung dan target penerimaan tercapai tapi tak jarang melalaikan aspek yuridis dan keadilan. Beliau memberi contoh mengenai masalah restitusi yang sering terkatung-katung karena anggapan bahwa restitusi itu mengurangi uang negara, padahal sebenarnya yang direstitusikan uang wajib pajak yang terlanjur masuk ke kas negara.. Nah lho???
    Bagaimana pendapat Bapak?
    >>>
    Dosen TU Penkeb juga menyatakan bahwa ada keanehan bahwa dalam mengajukan keberatan WP kan harus memiliki alasan uang jelas, dan alasan itu dimintanya ke KPP. Lah kan itu aneh Pak, wong saya yang keberatan atas situ punya SKP kok saya harus tanya situ dulu kenapa saya keberatan. Kalau memang tujuannya untuk membantu WP yang mungkin gak ngerti apa alasan yang harus diajukan malah lebih aneh. Ilustrasi saya WP kan beranggapan bahwa SKP dari fiskus itu salah, tapi gak tau salahnya di mana, lah trus nanya ke fiskus “Pak itu surat salahnya di mana ya buat saya ajukan keberatan?” Apa gak aneh Pak kok fiskus malah ngaku ker WP apa kesalahannya…
    Itu yang saya tangkap sampai saat ini, menurut Bapak gimana??
    >>>
    Satu lagi Pak..
    Saya sering dengar istilah insentif Pajak khususnya insentif PPh. Maksudnya apa Pak? dan tolong kalo kuliah di kelas Bapak jelaskan..
    >>>
    Udah itu dulu Pak dan rasanya pun sudah kebanyakan. Semoga Bapak terus mengisi blog ini dengan info-info yang penting dan juga menarik untuk didiskusikan..
    Terima Kasih Pak

  16. Selamat sore pak, maaf bila mungkin pertanyaan saya terkesan sangat sepele, tetapi apakah salah bila seseorang mencoba untuk mencari tahu akan sesuatu hal. Apa yang menjadi kendala/ halangan bagi fiskus dalam memproses restitusi/pengembalian kelebihan pajak? Bukankah apabila kendala-kendala tersebut dapat diatasi maka kerugian negara atas pembayaran bunga dapat ditekan. Dan apakah ada sanksi bagi petugas yang memperlambat proses tersebut? Sekian terima kasih.

    Arga Muna Rizqi/ 03/ 2s (05320005254)

  17. Dari Undang-undang terbaru ini kelihatannya pemerintah (dalam hal ini DJP) terlihat lebih memperhatikan kesejahteraan wajib pajak. Pak kemarin saya dan beberapa orang teman sempat membahas rancangan (yang sekarang sebenarnya sudah disahkan tinggal menunggu dicantumkan di lembaran negara) mengenai pembayar pajak (pasal 1). Bapak bisa menjelaskan perbedaan pembayara pajak, penanggung pajak, penanggung jawab pajak dan pemikul pajak? hal tersebut menurut kami cukup menarik untuk dibahas terima kasih. Maaf saran saya bagaimana kalau materinya ditambah karena kelihatannya kurang dan ada rubrik tanya jawab. Mungkin bisa lebih menarik.

  18. Pak Nyoman, saya Rudi dari kelas 2R Pajak….

    1. kok kolom tentang “PERCOBAAN”, trus “DOA PAST TENSE DAN DOA FUTURE TENSE nya ga bisa dibuka,,padahal pengen banget ngeliatnya…………

  19. Terimakasih penjelasannya Pak..
    Bapak, saya ingin tanya bagaimana jika setelah diperiksa dan diterbitkan SKPLB diketahui benar bahwa SPT Tahunan Lebih Bayar, WP tetap tidak mengajukan permohonan pengembalian, misalnya karena lupa, atau karena jumlahnya tidak terlalu material. Apakah akan dikompensasikan langsung dengan utang pajak yang lain..?

  20. malam pak. saat ini belum ada pertanyaan dari saya hanya sedikit komentar mengenai imbalan bunga. melihat lingkup pemberian imbalan bunga yang diperluas sampai SK Pembetulan, SK Pengurangan,SK Keberatan,serta Putusan Banding mungkin akan menambah rasa percaya wp terhadap KPP juga sistem perpajakan di indonesia utamanya, karena tentu saja menguntungkan bagi wp yang menginginkan kelebihan pembayaran pajaknya. hal ini sekaligus menambah tugas AR dan menuntut KPP untuk bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanannya. terima kasih pak.

  21. selamat malam pak…wah bagi saya blog bapak merupakan cara baru dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan.
    saya mau sedikit bertanya mengenai restitusi pajak,pak.
    kalau tidak salah,restitusi pajak adalah salah satu penambah penghasilan dalam penghitungan PPh.yang ingin saya tanyakan, mengapa restitusi dimasukkan dalam kriteria tersebut?bukankah uang dari restitusi itu adalah uang yang berasal dari WP itu sendiri?terimakasih
    (05320005196 – 2R Admistrasi Perpajakan – 02)

  22. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak saya mohon bapak menanggapinya 1.Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen)dalam UU KUP yang terbaru ini diatur diatur dalam pasal berapa? Dan apakah pengaruhnya terhadap penerimaan pajak tahun 2007? Apakah akan menambah atau mengurangi penerimaan pajak tahun 2007? 2.Kemudian mengenai masa depan anak STAN yang diplot sebagai birokrat pemerintah yaitu menjadi seorang pegawai pajak bagaimanakah sebaiknya kita bersikap di dalam masyarakat serta di hadapan pemerintah sebagai pegawai pajak?

  23. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak saya mohon bapak menanggapinya 1.Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen)dalam UU KUP yang terbaru ini diatur diatur dalam pasal berapa? Dan apakah pengaruhnya terhadap penerimaan pajak tahun 2007? Apakah akan menambah atau mengurangi penerimaan pajak tahun 2007? 2.Kemudian mengenai masa depan anak STAN yang diplot sebagai birokrat pemerintah yaitu menjadi seorang pegawai pajak bagaimanakah sebaiknya kita bersikap di dalam masyarakat serta di hadapan pemerintah sebagai pegawai pajak?.Maaf karena terjadi kesalahan teknis saya mengirim 2 kali

  24. Selamat sore pak, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak. saya pernah dari teman kos saya yang sudah manjadi pegawai pajak(lulusan STAN) sewaktu ia mendapat penempatan di daerah, terkadang ada WP yang meminta kelebihan pembayaran pajak meskipun jumlahmya tidak sampai RP10.000,00. WP tersebut meminta karena ingin mendapat keadilan. Teman saya yang merasa kesal langsung memberikan uang (dari kantongnya sendiri) kepada WP sebesar jumlah yang lebih bayar tanpa menerbitkan SKPLB. Ia melakukan hal tersebut karena tidak mau repot membuat SKPLB yang jumlah lebih bayarnya kecil. Ia juga melakukan hal yang sama jika ada SKPKB yang jumlah kurang bayarnya kecil dengan memasukkan uangnya sendiri ke kas negara karena menurutnya biaya yang ia keluarkan untuk menagih lebih besar daripada jumlah yang akan ditagih.
    Apakah hal tersebut diperbolehkan? Karena bagaimanapun juga ia tidak merugikan negara tetapi malah menguntungkan negara. Apakah terdapat sanksi jika hal tersebut tidak diperbolehkan?

  25. Ijin memberikan tanggapan pak..Undang-undang Perpajakn begitu tinggi menghargai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Hal ini terlihat dalam bagaimana Undang-undang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk memperoleh imbalan bunga, sesuai dengan RUU KUP yang telah disahkan oleh DPR,apakah secara nyata dapat dilakukan pak pemberian imbalan bunga atas Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a,dimana otoritas pajak yang telah melakukan peninjauan ulang (kembali) telah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada kas negara,Ijin meminta contoh soal pak dan penjelasannya,terima kasih.
    Hartoni Enrico/2-S/Adm.Perpajakan/Absen 14

  26. Ijin memberikan tanggapan pak..Undang-undang Perpajakan begitu tinggi menghargai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya. Hal ini terlihat dalam bagaimana Undang-undang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk memperoleh imbalan bunga, sesuai dengan RUU KUP yang telah disahkan oleh DPR,apakah secara nyata dapat dilakukan pak pemberian imbalan bunga atas Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a,dimana otoritas pajak yang telah melakukan peninjauan ulang (kembali) telah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada kas negara,Ijin meminta contoh soal pak dan penjelasannya,terima kasih.
    Hartoni Enrico/2-S/Adm.Perpajakan/Absen 14

  27. Selamat malam Pak Nyoman.
    Sebelumnya saya merasa senang bapak memberikan kami metode pengajaran yang baru melelui internet seperti ini. paling tidak memberi suasana baru terhadap cara belajar kami yang cenderung di kelas dan hanya melalui buku-buku literatur yang kadang tidak semua kebagian.

    Sehubungan dengan materi KUP yang bapak ajarkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak.

    1. Di dalam Penjelasan pasal 17 UU NO 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwasanya untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak(restitusi), maka WP wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).

    Yang saya tanyakan, apabila WP tidak mengajukan permohonan tertulis dikemanakan uang kelebihan tersebut? Dan apakah permohonan tersebut hanya untuk restitusi saja, apakah diperbolehkan WP mengajukan permohonan tertulis agar kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan untuk masa atau tahun pajak berikutnya?

    2. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

    Apakah maksud setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan itu Pak? Bukankah antara saat tertutang dengan (misal) berakhirnya Masa Pajak itu berbeda dan mana yang dijadikan dasar duluan Pak?

    3. Bapak pernah bilang pada kami bahwa rabu minggu kemarin bapak mengundang para anggota penyusun RUU KUP yang baru,dan bapak telah menuliskan dalam blog bapak tentang salah satu perubahannya.
    Kami masih menunggu perkembangannya?

    Terima Sebelumnya atas perhatian dan jawaban Bapak.

  28. Selamat sore pak, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak. saya pernah dari teman kos saya yang sudah manjadi pegawai pajak(lulusan STAN) sewaktu ia mendapat penempatan di daerah, terkadang ada WP yang meminta kelebihan pembayaran pajak meskipun jumlahmya tidak sampai RP10.000,00. WP tersebut meminta karena ingin mendapat keadilan. Teman saya yang merasa kesal langsung memberikan uang (dari kantongnya sendiri) kepada WP sebesar jumlah yang lebih bayar tanpa menerbitkan SKPLB. Ia melakukan hal tersebut karena tidak mau repot membuat SKPLB yang jumlah lebih bayarnya kecil. Ia juga melakukan hal yang sama jika ada SKPKB yang jumlah kurang bayarnya kecil dengan memasukkan uangnya sendiri ke kas negara karena menurutnya biaya yang ia keluarkan untuk menagih lebih besar daripada jumlah yang akan ditagih.
    Apakah hal tersebut diperbolehkan? Karena bagaimanapun juga ia tidak merugikan negara tetapi malah menguntungkan negara. Apakah terdapat sanksi jika hal tersebut tidak diperbolehkan?
    Chandra G 2S/06/05320005331

  29. Terima kasih banyak atas penjelasan yang telah bapak berikan. Saya ingin memberikan sedikit komentar mengenai Pasal 17C UU KUP. Menurut pasal ini, Wajib Pajak Patuh (yang memenuhi kriteria tertentu) memiliki hak untuk mendapatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Artinya, bila WP Patuh ini memilih untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya (restitusi) dengan prosedur Pasal 17C, maka proses penyelesaian restitusinya bisa 1 bulan (karena tidak ada pemeriksaan / hanya penelitian). Lebih cepat dibandingkan dengan jika diselesaikan dengan prosedur umum (Pasal 17B), yaitu 12 bulan. Di sisi lain, ada konsekuensi cukup berat yang harus Wajib Pajak tanggung bila suatu saat diadakan pemeriksaan dan diketahui ternyata tidak seharusnya lebih bayar. Oleh karena itu banyak WP Patuh yang berpikir ulang untuk menggunakan haknya dalam menggunakan pasal 17C ini. Apakah dalam Undang-undang KUP yang baru disahkan tetap seperti itu? Ada rumor yang mengatakan kalau proses restitusi yang berbelit-belit mengakibatkan WP enggan membayar pajak. Bagaimana menurut Bapak? Jika benar bagaimana solusinya? Terima kasih.

  30. saya ingin mengomentari masalah keberatan sebagai salah satu media penyelesaian sengketa pajak. namun sungguh mengherankan, menurut saya, keputusan atas surat keberatan tsb diberikan oleh Dirjen Pajak yang notabene merupakan salah satu di antara 2 pihak yang bersengketa. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberatan timbul sebagai akibat ketidaksepahaman antara WP dng Fiskus dalam hal yang bersifat material. bagaimana mungkin suatu penyelesaian sengketa dilakukan atau diputuskan oleh salah satu pihak yang bersengketa ???!!!
    saya kuatir tingkat independensi DJP atas hal ini kurang karena yang diproses dalam keberatan sebenarnya adalah produk hukum dari DJP itu sendiri. jika dikatakan “kan masih ada banding”, “kan WP masih bisa menyalurkan ketidaksetujuannya melalui proses yang lebih independen yaitu banding ke pengadilan pajak. jika memang demikian maka saya melihat bahwa proses keberatan tersebut sia-sia saja. bukankah lebih baik keberatan juga diajukan langsung ke pengadilan pajak atau badan lain yang independen.

  31. saya ingin bertanya klo tidak salah pada saat pemeriksaan akan ada closing conference antara pendapat petugas pemeriksa dan WP. Bila pada saat closing tersebut WP menyetujui pendapat petugas.misalkan dari hasil pemeriksaan tersebut ada SKPKB. Setelah WP meneliti perhitungannya kembali ternyata terdapat kekeliruan dan menrut WP tidak seharusnya terbit SKPKB. Apakah keberatan yang WP ajukan dapat diterima, dengan mencantumkan alasan yang pada saat closing conference WP telah setuju dengan pendapat petugas?
    Untuk SKPKBT apakah hanya data baru untuk SPT tahun yang bersangkutan atau termasuk juga dari SPT tahun- tahun sebelumya?

  32. maaf, pak. saya cuma mau tanya. menurut dosen teman saya (saya tidak enak menyebut namanya karena merupakan salah satu dosen killer di STAN) penghitungan bulan untuk
    keberatan maupun imbalan bunga, dihitung per per bagian bulan. misal : dari tanggal 15 maret 2007 sampai dengan 14 mei 2007 dihitung 3 bulan, yaitu dari 15 maret 2007 s.d. 31 maret 2007 dihitung 1 bulan, 1 april s.d. 30 april 2007 1 bulan, dan 1 mei s.d. 14 mei 2007 dihitung satu bulan. sedangkan dari contoh bapak, misal dengan tanggal yang sama, akan dihitung 2 bulan. menurut bapak yang benar yang mana? karena kita sebagai mahasiswa dibuat bingung soal ini yang mungkin tidak penting tapi krusial sekali. lalu solusi apa yang baik menurut bapak untuk kita sebagai seorang mahasiswa STAN yang tidak ingin dianggap menentang oleh dosennya (karena dosennya killer)?
    kukuh w. n./22/ 2S pajak/ 0532005638

  33. Selamat malam,saya hanya memberikan komentar mengenai pemberian imbalan bunga yang berhubungan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.Saya pernah mendengar tentang suatu wacana bahwa tunggakan restitusi menjadi beban yang sangat berat bagi negara dan dapat mengurangi penerimaan pajak yang masuk kas negara.Menurut saya,restitusi tidak akan mengganggu kas negara.Karena kelebihan pembayaran pajak itu merupakan uang WP sendiri,dimana saya mengistilahkan kelebihan pembayaran pajak tsb hanya “dititipkan” pada negara.Jadi sudah menjadi kewajiban DJP untuk mengembalikan kelebihan tsb yang merupakan hak WP.Sehingga bagi saya,WP dalam menyampaikan SPT dalam kondisi LB tidak perlu menyilang kolom restitusi.
    Sehubungan dengan pemberian imbalan bunga karena keterlambatan penerbitan SKP,hendaknya DJP lebih cermat lagi dalam mengadministrasikan surat-surat WP yang masuk.Dengan sistem tata usaha yang benar dapat diketahui jangka waktu penerbitan SKP.Karena menurut saya,justru imbalan bunga ini yang akan mengurangi kas negara jika dibandingkan dengan restitusi itu sendiri.
    Terima kasih Pak Nyoman..

  34. Selamat malam saya salah satu mahasiswa di kelas dua es
    Saya ingin berkomentar mengenai jumlah bulan dalam pemberian imbalan bunga di mana disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UU KUP imbalan bunga 2% sampai 24 bulan.Mengapa hanya 24 bulan?Padahal jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pada pasal 13 ayat 3 UU KUP ada kenaikan jumlah hutang pajak sebesar 50% maupun 100%. Menurut saya ini mengindikasikan adanya perluasan dari pemberian sanksi bunga 2% per bulan sampai 24 bulan.Mengapa pada pemberian imbalan bunga tidak diberlakukan hal yg sama untuk keneikan sebesar 50% maupun 100%?
    Sekian komentar dari saya, terima kasih atas perhatianya…

  35. Selamat malam Pak,,,
    Pak, saya mau bertanya dampak dari perluasan pengenaan imbalan bunga itu apa? Baik bagi fiskus maupun WP di luar dari meningkatnya potensi penerimaan negara
    Selain itu, biasanya kan dalam pembaharuan suatu undang-undang selalu didasari atas suatu keadaan yang terjadi di tengah masyarakat,,,yang ingin saya tanyakan, alasan yang mendasari perubahan undang-undang KUP itu sendiri apa? dan kira-kira apa kapan bisa dilihat draft dari undang-undang terbaru karena berdasarkan apa yang saya lihat di blog bapak, belum ada draftnya,,,sekian dan terima kasih,,,

    NB. Sukses selalu dan semakin inovatif

  36. saya mahasiswa bapak di mata kuliah PPN semester lalu….

    blog bapak bagus bgt jadi kita bisa tanya yg jadi permasalahan baik di kuliah atw ntar di lapangan….

    semoga sukses selalu dan selalu inovatif………

  37. selamat malam pak
    saya cuma mau memberi komentar apakah imbalan bunga yang diberikan bisa membuat wajib pajak menjadi lebih patuh?

    sekian saja pak.terima kasih sebelumnya.

  38. selamat malam sir !
    klau yang saya perhatikan mengenai imbalan bunga ini sepertinya lebih banyak peraturan yang mengatur mengenai sanksi bunga ketimbang imbalan bunga. jika seperti ini maka rasanya wajib pajak merasa lebih didalam posisi yang dieksploitasi secara kasarnya…bukankah sebagai Wp mereka sudah berkewajiban untuk membayar pajaknya, apabila tepat waktu mereka tidak mendapat penghargaan apapun, tetapi jika terlambat mereka terkena sanksi menurut pendapat saya ini kurang adil. bagaimana menurut pendapat bapak ?

    sekian
    terima kasih

  39. Selamat malam Pak
    Komentar saya mengenai blog Bapak..Begini Pak,menurut saya, kalau restitusi itu adalah hak bagi WP, jadi jangan dihindari, tetapi yang harus dihindari adalah pemberian bunga ats keterlambatan pengembalian restitusi tersebut, yaitu dengan membenahi tata usahanya dan kinerja dari DJP. Karena apabila DJP istilahnya malas-malasan dalam menyelesaikan proses permohonan restitusi dari WP, maka akan berakibat waktu pengembalian restitusi akan berlarut-larut, sehingga konsekuensinya bunga ( 2% per bulan ) yang harus dibayarkan negara kepada Wajib Pajak akan semakin besar, dan jelas akan sangat merugikan negara. Dan saya juga setuju, apabila seorang pegawai DJP yang jelas-jelas malas dalam menyelesaikan kasus sehingga bisa merugikan negara karena menimbulkan bunga atas restitusi tanpa bisa memberikan alasan yang logis akan diberikan sanksi, misalkan pemotongan gaji dsb. Untuk dalam DJP mempersulit proses restitusi, saya tidak setuju, walaupun dengan alasan untuk memenuhi target penerimaan negara. Karena uang itu sebenarnya bukan uang negara, tapi secara jelas dan nyata-nyata itu adlah uang dari WP.

    Budi Prasetyo/07/II.R Administrasi Perpajakan

  40. selamat malam

    mengenai imbalan bunga saya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yaitu mengenai aplikasinya di lapangan, apakah terdapat indikasi adanya pemberian imbalan bunga yang dihalang-halangi atau misalnya apabila wp tidak mengetahui adanya imbalan bunga ini maka apakah petugas pajak berkewajiban memberitahukannya ataukah tidak ?

    terima kasih

  41. Selamat malam Pak!
    Setelah membaca artikel Bapak di atas,saya melihat bahwa Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dibatasi oleh adanya batas waktu pembayaran pajak bagi masing-masing jenis pajak.. Apabila Wajib Pajak membayar tidak tepat pada waktunya maka konsekuensinya adalah Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.
    Orang cenderung membayar pajak pas sebelum tanggal jatuh temponya. Akibatnya adalah terjadinya antrian pembayaran pajak di KPP atau tempat pembayaran lain.
    Menurut saya, bagaimana kalau pembayaran pajak sebelum tgl jatuh tempo juga diberikan imbalan atau poptongan khusus. Hal ini bisa saja memberi motivasi baru Wajib Pajak agar rajin membayar pajak. Selain itu, juga memuat prinsip keadilan, ada sanksi keterlambatan, ada juga imbalan kerajinan. hehe.. :)

  42. mengenai imbalan bunga saya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan yaitu mengenai aplikasinya di lapangan, apakah terdapat indikasi adanya pemberian imbalan bunga yang dihalang-halangi atau misalnya apabila wp tidak mengetahui adanya imbalan bunga ini maka apakah petugas pajak berkewajiban memberitahukannya ataukah tidak ?

    terima kasih

  43. setelah saya membaca materi imbalan bunga,
    saya ingin bertanya khususnya mengenai:
    poin 1 (terlambat menerbitkan SPMKP):
    -berapa bulan paling lama pemerintah
    memberikan bunga sebesar 2 % apabila
    telah lewat jangka waktu pengembalian
    kelebihan pembayaran pajak?
    apakah hanya 24 bulan?mengapa?
    -dalam hal pengisian kolom restitusi,
    apabila WP terlupa padahal WP jelas2
    restitusi,maka WP dianggap tidak
    mengajukan restitusi.mengapa begitu?
    padahal ada petugas pajak yang dapat
    memberi tahu.

    terlepas dari materi,saya ingin bertanya:
    saya pernah mendengar salah satu
    keluarga saya berkata bahwa ia lebih baik
    membayar pajak dengan kurang bayar,alasannya
    kalau membayar pas (nihil) pasti tidak mungkin
    karena pasti akan kurang bayar juga dan
    kalau membayar lebih pasti tidak akan kembali
    karena proses restitusinya akan berbelit belit
    dan makan waktu yang sangat lama.
    bagaimana pendapat bapak?

    M SATRIO HUTOMO (24) Kelas 2R Adm. Perpajakan

  44. Selamat Malam Pak

    Maaf Baru Bisa Memberi komen sekarang…

    Mengenai Materi Kuliah ada beberapa yang ingin saya tanyakan..

    Berkenaan dengan Pemeriksaan….

    1).Dalam Kondisi SPT lebih bayar, namun WP lupa mengisi Kolom Restitusi… dan sebenarnya ingin memohon restitusi ke DJP, namun apabila nanti diperiksa berkenaan dengan permohonan Restitusi ternyata ditemukan data baru dan ternyata menghasilkan kurang bayar… apakah hal ini dapat membuat wp
    takut untuk mengajukan Permohonan Restitusi… Dan WP secara otomatis akan meminta untuk segera dikompensasikan saja kelebihan Pembayaran Pajaknya ini?? apakah ini dapat membuat WP tidak nyaman dalam mengajukan Restitusi…

    2.)Dalam Hal DJP melakukan Pemeriksaan, Sejauh manakah wewenang pemeriksa dalam melakukan tugasnya itu? Dalam pikiran saya, saya masih bingung apakah pemeriksa memiliki wewenang yang cukup besar untuk melihat seluruh data/arsip WP seperti dalam penggeledahan dalam pengadilan… Apakah WP dapat meminta beberapa data untuk tidak ditunjukan dalam pemeriksaan karena menjadi rahasia perusahaan? Sekalipun telah dijelaskan bahwa dokumen tersebut Classified milik perusahaan.. apakah perlakuannya sama untuk WP asing…

    3.)A very Nice Blog Pak!!! Saya Kira ini zamannya e-learning sekalipun kendalanya di STAN masih cukup banyak… seperti Belum adanya Internet Yang Gratis untuyk Mahasiwa…

    Oh iya pak… agar Lebih menarik… bapak dapat mendesain Blog ini menjadi Lebih Modern dan Menarik…. Source kode-nya bisa diperoleh contohnya disini OGGIX.COM..Salam…

  45. Selamat Siang Pak.
    Saya Mohon maaf karena saya baru mendapat informasi bahwa
    sebagai pengganti kuliah kemarin adalah harus memberi komentar
    atas blog Bapak ini. Jadi baru hari ini saya memberikan komentar tentang imbalan bunga yang Bapak sajikan.Mohon dimaafkan ya Pak.
    Setelah membaca mengenai materi Imbalan Bunga, ada suatu pertanyaan yang ingin saya tanyakan.Sebenarnya adakah batasan suatu kelebihan pembayaran pajak yang bisa direstitusi dan bila terlambat pengembaliannya akan mendapat pengembalian bunga ?
    Misalnya begini, ada WP yang ternyata memiliki kelebihan pembayaran pajak yg tidak material, contohnya Rp 50.000,-
    Kemudian petugas pajak terlambat menerbitkan SPMKP. Maka atas keterlambatan tersebut akan dikenakan imbalan bunga sebesar 2%. Maka imbalan bunga yang didapatkan WP adalah Rp 1.000,-. Bila kita lihat imbalan bunga tidak material.
    Apakah imbalan bunga yang hanya sebesar Rp 1.000,- akan tetap diproses ? Bila diproses,apakah tidak malah menimbulkan biaya administrasi yang lebih besar daripada imbalan bunganya?
    Untuk itu saya tanyakan apakah ada batasan sampai sebesar apa restitusi yang dilakukan dan sebesar apa imbalan bunga akan diproses.
    Untuk saat ini mungkin hanya pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan. Bila nanti saya merasa ada kebingungan lagi, saya akan bertanya lagi kepada Bapak.
    Terima Kasih atas perhatian Bapak.

  46. Selamat siang Pak…,,,
    Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa masuk ke blog Bapak hari ini.
    Saya sangat tertarik dengan blog yang Bapak buat, sangat kreatif dan inovatif, semoga dengan sarana ini kita bisa masih terus berkomunikasi.Amin.
    Tentang imbalan bunga yang telah dibahas di atas, dalam benak saya jadi muncul pertanyaan:
    >>>> Apakah IMBALAN BUNGA dan RESTITUSI PAJAK yang diterima oleh WP ini dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan bagi WP yang menerimanya?
    dengan acuan pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh no. 17 tahun 2000 yang berbunyi: “Yang menjadi Objek Pajak adalah PENGHASILAN YAITU setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, DENGAN NAMA dan DALAM BENTUK APAPUN, termasuk: a. s/d d.
    e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
    f. BUNGA termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
    g. s/d p.”
    kalau Restitusi dan Bunga yang dimaksud di atas merupakan objek pajak karena merupakan penghasilan, bukankah ini jadi “muleg”(lingkaran setan)?

    Sementara hanya pertanyaan ini yang ingin saya tanyakan.Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
    Salam dahsyat luar biasa!!!!

  47. mav saya mau nanya , ttg ” dampak perubahan UU KUP bagi wajib pajak” kirim ke email saya ya pak… terima kasih… soalnya saya lg cari2 ttg itu ya pak… bantu saya ya… plz… thx GBU…. tp kalo bisa secepatnya ya pak… sekali lg terima kasih…

  48. Dampak perubahan UU KUP bagi WP sangat positif. Artinya, perubahan itu memberi dampak positif lebih banyak kepada WP daripada bagi penerimaan negara. Coba Anda pelajari pokok-pokok perubahan UU KUP yang dapat didownload di blog saya ini juga. Terima kasih.

  49. Pak nyoman saya mau bertanya, jika kita sudah mendapatkan imbalan bunga pajak, lantas di SPT Tahunan masuk di kolom penghasilan lain-lain. masalahnya pak, saya pernah dengan bahwa imbalan bunga tidak bisa di kurangi biaya dan juga tdk bisa di kompensasi kerugian. Nah pertanyaan saya kalau melihat formula dalam formulir SPT Tahunan Lamp I. maka imbalan bunga akan terpotong oleh biaya2 tsb. barangkali bapak bisa menginformasikan cara pengisian di SPT nya pak untuk imbalan bunga tsb.

    Makasih
    Wildan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: