2 Komentar

FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Fungsi pajak, di samping untuk mengisi kas negara (budgetair), juga dipergunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan perekonomian suatu negara (regulerend). Dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk mengisi kas negara, pajak dikenakan secara netral kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa keculai, sepanjang memenuhi persyaratan untuk dipajaki. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur kehidupan, sifat netral ini dapat diabaikan. Artinya, ada sebagian golongan masyarakat yang mendapat keistimewaan untuk tidak dikenakan pajak. Langkah ini diambil sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan pemerintah.

Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi atas suatu barang atau jasa. Untuk tujuan-tujuan tertentu, PPN ini tidak dikenakan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Inilah yang disebut dengan fasilitas.

Ada beberapa bentuk fasilitas:

  1. Dikenakan PPN dengan tarif 0%
  2. Tidak Dikenakan PPN
  3. Dibebaskan dari Pengenaan PPN
  4. PPN Tidak Dipungut

A. Dikenakan PPN dengan Tarif 0%

Berdasarkan Pasal 7 UU PPN 1984 dan Perubahannya, atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PPN 0%.

B. Tidak Dikenakan PPN

Berdasarkan Pasal 4A UU PPN 1984 dan Perubahannya, diatur bahwa atas keleompok barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN, yaitu:

Kelompok Barang:

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  • minyak mentah (crude oil);
  • gas bumi;
  • panas bumi;
  • pasir dan kerikil;
  • batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
  • bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikeI, dan bijih perak serta bijih bauksit.

2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

  • beras;
  • gabah;
  • jagung;
  • sagu;
  • kedelai; dan
  • garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Kelompok Jasa:

  1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
  • Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  • Jasa dokter hewan;
  • Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
  • Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  • Jasa paramedis dan perawat; dan
  • Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium

2. Jasa di bidang pelayanan sosial;

  • Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
  • Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
  • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  • Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
  • Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
  • Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial

3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

  • Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
  • Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan
  • Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

5. Jasa di bidang keagamaan;

  • Jasa pelayanan rumah ibadah;
  • Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan
  • Jasa lainnya di bidang keagamaan

6. Jasa di bidang pendidikan;

  • Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
  • Jasa penyelenggaraan pendidikan Iuar sekolah, seperti kursus-kursus

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;

Jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-Cuma

8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;

Jenis jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan adalah jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial

9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

Jenis jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta

10. Jasa di bidang tenaga kerja;

  • Jasa tenaga kerja;
  • Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  • Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja

11. Jasa di bidang perhotelan;

  • Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  • Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel

12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian lzin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

C. Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 dan Perubahannya, fasilitas berupa pembebasan PPN dapat diberikan kepada:

a.         kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b.         penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c.         impor Barang Kena Pajak tertentu;

d.         pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.         pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1.       Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

2.       Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

3.       Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

4.       Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh PerusahaanPelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan PenyelenggaraJasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

5.       Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan AngkutanUdaraNiaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

6.       Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT(PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

7.       Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI

Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1.       Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

2.       Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;

3.       Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

4.       Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

5.       Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atauPerusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

6.       Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan           pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

7.       Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

8.       Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI

Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1.       Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

a.       Jasa persewaan kapal;

b.       Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;

c.       Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

2.       Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:

a.       Jasa persewaan pesawat udara;

b.       Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;

3.       Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

4.       Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan  dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

5.       Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

6.       Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

a.       barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

b.       makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan

c.       bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan

f.       barang hasil pertanian, yaitu barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

a.       pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

b.       peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau

c.       perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

a.       barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;

b.       makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan

c.         barang hasil pertanian, yaitu barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

a.       pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

b.       peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau

c.       perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap       langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau  mempermudah proses lebih lanjut

d.       bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan

e.       air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum

f.       listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt

g.        Rumah Susun Sederhana Milik, yang selanjutnya disebut RUSUNAMI, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:

a.       luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga  puluh enam meter persegi);

b.       harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);

c.       diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP);

d.       pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan

e.       merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

D. PPN Tidak Dipungut

Berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 dan Perubahannya, fasilitas berupa PPN tidak dipungut dapat diberikan kepada:

a.         kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b.         penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c.         impor Barang Kena Pajak tertentu;

d.         pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e.         pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Kawasan Berikat Pulau Batam

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

a.       Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan

b.       Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

Penyerahan Avtur untuk Penerbangan Internasional

Penyerahan avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udara mencantumkan asas timbal balik.

PPN di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Kepada Pengusaha di Kawasan Berikat, untuk selanjutnya disebut PDKB, di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas :

a.       impor barang modal atau peralatan lain oleh PDKB yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;

b.       impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;

c.       pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya, untuk selanjutnya disebut DPIL, ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;

d.       pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;

e.       pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;

f.       penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasill pekerjaan subkontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada Pengusaha Kena Pajak PDKB asal;

g.       peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.

About these ads

2 comments on “FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

  1. Jasa pemeliharaan komputer seperti servis/instal dikenakan PPN atau tidak?

  2. Fungsi-fungsi Pajak itu sumbernya dari mana ya?!

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: