3 Komentar

Perlakuan PPN di Pulau Batam

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka sejak tanggal 20 Agustus 2007 Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hingga tujuh puluh tahun ke depan. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai. Oleh karena itu, sejak 20 Agustus 2007 semestinya sudah tidak ada lagi pungutan PPN dan PPn.BM. Di pihak lain, saat ini masih berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang memberikan kemudahan berupa PPN dan/atau PPn.BM tidak dipungut terbatas hanya atas impor dan/atau penyerahan BKP kepada PKP sepanjang BKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor.

Sebelum memberikan pendapat mengenai kebijakan yang tepat yang sebaiknya diterapkan di Batam, ada baiknya kita lihat kronologis perlakuan PPN dan PPn.BM.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Indonesia pertama kali berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 April 1985. Seiring dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan seluruh daerah industri Pulau Batam sebagai wilayah Usaha Bonded Warehouse, maka Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari/ke/di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di Sekitarnya yang Dinyatakan Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).

Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatur bahwa Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah daerah industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemasukan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean Indonesia ke dalam Kawasan Berikat belum dianggap sebagai impor, sehingga tidak terutang PPN dan PPn.BM. Sebaliknya, pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Berikat keluar daerah pabean merupakan ekspor, sehingga dikenakan tarif 0% dan pajak yang telah dibayar atas pembelian dan impor Barang Kena Pajak dan Penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau diminta kembali sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Hal-hal lain yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah:

  • Pemasukan Barang Kena Pajak dari dalam daerah pabean Indonesia ke dalam Kawasan Berikat adalah penyerahan dalam negeri dan bukan merupakan ekspor, sehingga terutang PPN dan/atau PPn.BM.
  • Pengusaha didalam Kawasan Berikat yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan penangguhan pembayaran pajak atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak tersebut di atas.
  • Pengeluaran Barang Kena Pajak yang berasal dari luar negeri dari Kawasan Berikat ke dalam daerah pabean Indonesia dianggap sebagai impor, sehingga dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor yang merupakan Pajak Masukan.
  • Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat tidak terhutang pajak.
  • Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat, Pengusaha dapat memilih dikenakan pajak.

Keputusan Menteri Keuangan ini disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994 tanggal 7 November 1994.

Pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 Tentang Perlakuan PPN dan PPn.BM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah dalam rangka mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional. Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 1998 ini diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas :

a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;

b. impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;

c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang dieskpor; dan

d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam selain yang disebutkan di atas, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Seharusnya PP 39 Tahun 1998 tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 Maret 1998, tetapi Pemerintah menunda pemberlakuannya bahkan sampai lima (5) kali. Pertama kali dengan mengeluarkan PP 45 Tahun 2000 yang menunda hingga tanggal 1 Januari 2001. Kemudian dengan alasan bahwa dalam rangka mempersiapkan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, terbitlah PP 13 Tahun 2001 yang menunda kembali sampai dengan tanggal 31 Desember 2001. Sebelum tahun 2001 berakhir, kembali Pemerintah mengeluarkan PP 85 Tahun 2001 yang menunda berlakunya PP 39 Tahun 1998 sampai dengan 30 Juni 2002. Lagi-lagi Pemerintah menerbitkan PP 40 Tahun 2002 untuk menunda yang keempat kalinya sampai dengan tanggal 31 Maret 2003. Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Pemerintah mengeluarkan PP 20 Tahun 2003 dengan melakukan penundaan lagi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 hingga tanggal 31 Desember 2003.

Sebagai pelaksanaan dari PP 39 Tahun 1998, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.04/1998 yang juga secara resmi mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994. Berhubung PP 39 Tahun 1998 mengalami penundaan beberapa kali, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-764/PJ./2001 tanggal 31 Desember 2001 yang menegaskan bahwa dalam periode penundaan tersebut perlakuan PPN di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam berlaku ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994.

Pada tanggal 31 Desember 2003 Pemerintah akhirnya mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Dengan mencabut PP 39 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor
  2. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud di atas dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke/dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa:

a. Kendaraan Bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih;

b. Rokok dan hasil tembakau lainnya; dan

c. Minuman yang beralkohol.

2. Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.

3. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaiaman dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Pada tanggal 19 Juli 2005 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Dengan perubahan PP ini, maka atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Impor Barang Kena Pajak selain untuk menghasilkan BKP yang diekspor dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang pengenaannya dilakukan secara bertahap yang tahapannya adalah:

1. Untuk tahap pertama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas:

  1. impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa :

§ kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik

beroda 2 (dua) atau lebih

§ rokok dan hasil tembakau lainnya; dan

§ minuman yang beralkohol.

  1. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri pulau Batam.

2. Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.

3. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.

Dalam perkembangan selanjutnya tidak pernah dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor

dan/atau penyerahannya di/ke/dari Kawasan Batam.

Kesimpulan:

Dengan berubahnya status Batam yang semula sebagai Kawasan Berikat menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sudah semestinya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang baru yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005.

About these ads

3 comments on “Perlakuan PPN di Pulau Batam

  1. Bagaimana dengan SE-26/PJ.53/2003 yang juga mengatur masalah PPN di kawasan berikat apa masih berlaku

    terima kasih

  2. pak, saya mau tanya dong…
    kalau BKP itu tidak termasuk dalam kategori yang terutang, maka apakah dia masuk sebagai yang tidak terutang?
    bagaimana pembuatan fakturnya?
    apakah harus dibuat faktur?
    kemudian PM atas pembelian BKP itu apakah boleh dikreditkan? makasih pak..

  3. pak, saya mau tanya dong…
    kalau BKP itu tidak termasuk dalam kategori yang terutang, maka apakah dia masuk sebagai yang tidak terutang?
    bagaimana pembuatan fakturnya?
    apakah harus dibuat faktur?
    kemudian PM atas pembelian BKP itu apakah boleh dikreditkan? makasih pak..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: