52 Komentar

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

KUP BBerdasarkan self assessment system, negara memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa menunggu adanya surat ketetapan dari fiskus. Karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data/informasi bahwa itu salah. Selama fiskus tidak mempunyai data/informasi bahwa apa yang dilaporkan Wajib Pajak salah, maka fiskus seharusnya menganggap benar. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa apa yang dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan Wajib Pajak sudah benar, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Sarana itu namanya Pemeriksaan yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberpa produk hukum yang dihasilkan pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Tagihan Pajak.

Tidak semua Wajib Pajak setuju atas hasil pemeriksaan fiskus. Ketidaksetujuan ini mengakibatkan adanya persengketaan/perselisihan antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Perselisihan pendapat ini, tidak hanya terjadi atas produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan, tetapi juga bisa terjadi pada produk hukum yang dihasilkan selain pemeriksaan, seperti Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dll. Ada beberpa alternatif yang bisa menyelesaikan sengketa/perselisihan/perbedaan pendapat tersebut, yaitu:

  1. Pembetulan;
  2. Keberatan;
  3. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
  4. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;
  5. Gugatan;
  6. Banding; dan
  7. Peninjauan Kembali

1. Pembetulan

Pembetulan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahan presentasi dapat di-download pada pojok kiri atas “KUP B”. Thanks.

About these ads

52 comments on “ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

  1. Nama :Ida Bagus Tri Suputra
    Kelas :IIS
    Absen :16
    Om Swastyastu, dari artikel di atas ada komentar atau mungkin tepatnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada bapak, yaitu :
    1. Dalam hal tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP, dalam hal apa sajakah fiskus melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan WP, apakah fiskus melakukan pemeriksaan terhadap semua SPT yang disampaikan WP untuk menguji kepatuhan semua WP atau hanya dilakukan terhadap SPT-SPT tertentu yang dianggap mencurigakan? Kalau jawabannya point 1) yaitu semua SPT WP diperiksa berarti jumlah personel pemeriksa yang diperlukan DJP akan sangat banyak? dan kalau jawabannya adalah point 2)Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu SPT untuk kemudian dapat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus?
    2.Mengenai alternatif penyelesaian sengketa, yaitu apabila WP telah mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dan ternyata bandingnya tersebut ditolak oleh pengadilan pajak apakah WP dapat menempuh jalan lain dengan mengajukan banding/kasasi kepada lembaga peradilan umum seperti Mahkamah Agung untuk menyalurkan ketidakpuasannya dan apabila banding WP tersebut dikabulkan oleh MA apakah keputusan MA tersebut diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak?
    Demikian komentar dari saya. Terima Kasih.

  2. Terima kasih atas komentar/pertanyaannya.
    Tidak semua SPT yang masuk diperiksa, tetapi apakah setiap SPT yang masuk ada kemungkinan diperiksa? Jawabannya, YA. Ada banyak kriteria SPT yang diperiksa, di antaranya :
    a. SPT menunjukkan lebih bayar
    b. SPT menunjukkan rugi
    c. Tidak memasukkan SPT walau sudah ditegur secara tertulis.
    Untuk lebih lengkapnya, nanti pada semester depan, saat mata kuliah Pemeriksaan Pajak.
    Jika Banding ditolak, WP dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sekarang sudah banyak WP yang mengajukan PK ke MAhkamah Agung, makanya Ketua Pengadilan Pajak dipromosi menjadi Hakim Agung untuk menangani PK ini.

  3. berdasarkan UU KUP yang baru apakah prinsip self assesment diterapkan dengan benar/sesuai ,sehingga semua yang dilaporkan WP dipercaya oleh DJP sebelum ditemukan data lain? dan dengan sistem keberatan yang baru dimana keberatan diajukan dan WP membayar sesuai perhitungan WP apakah lebih sesuai dengan prinsip self assesment? apabila hakim pengadilan pajak lebih memihak DJP (walaupun pada prinsipnya hakim harus adil dan bapak pernah membahas bahwa yang akan menjadi hakim pengadilan pajak adalah para eselon 3 DJP) dan keputusan memenengkan DJP apakah hal itu tidak membuka peluang tetap adanya WP yang melakukan negoisasi dengan fiskus?
    yosra /2s

  4. berhubung akan dikeluarkannya UU KUP yang baru, saya ada pertanyaan untuk bapak.
    1. mengenai masalah keberatan pada UU KUP yang baru, apa yang menjadi dasar untuk mengubah dari WP membayar pajak sesuai dengan sutat ketetapan menjadi WP harus membayar pajak sesuai dengan perhitungannya sendiri?
    2. mengenai pengajuan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. menurut KEP DJP nomor KEP-537/PJ./2000 dalam pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 harus disertai perhitungan menurut WP sendiri bahwa PPh yang sebenarnya akan terutang lebih rendah dari sebelumnya. yang ingin saya tanyakan adalah DPP pada perhitungan WP sendiri, apakah besarnya DPP senilai penghasilan WP sebulan pada saat pengajuan kemudian dikalikan 12 atau penghasilan WP sebulan saat pengajuan kemudian disetahunkan menurut bulan-bulan yang tersisa?
    3. lalu permohonan pengurangan di atas dapat digolongkan sebagai keberatan, karena ada data baru yang menunjukan bahwa penghasilan WP semakin berkurang karena ada suatu kejadian (misalnya kebakaran)?

    kukuh/II-S pajak

  5. Apakah dimungkinkan bagi WP yang telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hasil pemeriksaan fiskus untuk mencabut gugatannya karena pada akhirnya WP menyetujui hasil pemeriksaan fiskus, dalam hal ini WP menyadari bahwa telah terjadi kesalahan hitung oleh WP karena kesalahan penggunaan tarif,dsb? Dan apakah ada sanksi yang dikeluarkan atas kejadian tersebut?

  6. UU KUP yang baru masih menganut self assessment system, bahkan lebih banyak mengurangi kewenangan fiskus. Hal ini menunjukkan lebih mengarah ke self assessmnet.
    Kalau nantinya hakim berasal dari eselon III DJP, bukan berarti lebih memihak DJP, tetapi tetap bersikap adil. Di sinilah ujian seorang hakim karena memang dia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan dirinya sendiri.

  7. dalam hal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, apakah berarti sebelumnya petugas pajak melakukan kesalahan dalam menetapkan? apakah ada sanksi untuk petugas pajak tersebut?
    terima kasih Pak..

  8. Maaf sebelumnya karena pertanyaan saya ini tidak berhubungan dengan KUP melainkan mengenai rancangan UU PPh dan PPN/PPnBM dimana saya mendengar bahwa ada wacana yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan adanya pengaturan mengenai pemutihan pajak dalam Rancangan Undang_undang (RUU) tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan RUU Pajak Penghasilan (PPh). Yang saya ingin tanyakan yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan pemutihan pajak dalam hal ini ?

    Terima kasih

  9. Wah…ternyata lebih banyak berkomentar di sini ketimbang di kelas, tapi saya tetap senang dan berterima kasih atas komentar Anda.
    Komentar no. 1 dan 3 sudah dijawab dengan komentar 2 dan 6.
    Untuk pertanyaan no. 4:
    1. Dasar perubahan ini mengalami perdebatan yang cukup panjang dan alot, bahkan hingga beberapa kali deadlock di DPR. Selama ini WP wajib membayar seluruh nilai SKP walau WP masih keberatan dan yakin akan menang. Sementara proses keberatan masih berlangsung, penagihan jalan terus, bahkan sampai pemblokiran rekening ataupun penyitaan. Ini yang membuat banyak orang tidak setuju dan mengusulkan agar WP hanya membayar sebesar menurut hitungan WP dan akhirnya disetujui di DPR.
    2. Pengurangan angsuran PPh PAsal 25 didasari perhitungan laba rugi proyeksi, artinya WP yakin di masa mendatang omzetnya bakal turun, sehingga jika dia tetap bayar sebesar angsuran semula, akan menimbulkan lebih bayar dalam SPT Tahunannya. Apakah permohonan ini disetujui atau ditolak sangat tergantung pada kebijakan Kepala Kantor, padahal sebenarnya PPh PAsal 25 merupakan piutangnya WP kepada negara.

  10. Met pagi pak..
    Ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya. Kerabat saya, pemilik franchise ‘Raywhite’ cabang Bintaro dan Cinere, pernah mengatakan, “tih, kalo jadi orang pajak nanti yang bersih ya. jangan ikut-ikutan maen kotor kaya petugas pajak yang sekarang”. kemudian saya balik bertanya, “memang kenapa om?”.
    akhirnya dia menjelaskan. beberapa tahun yang lalu, dia pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakkan. saat membayar pajak, ternyata pajak yang seharusnya dibayar lebih kecil dari pajak yang terutang. akhirnya, dia terlibat masalah dengan petugas pajak dan itu cukup memusingkan. pada akhirnya kerabat saya malah harus membayar lebih dari kekurangan pajak. katanya untuk biaya administrasi dan ‘negoisasi’. hal itu disebabkan semata2 karena dia sendiri belum mengerti benar mengenai cara mengisi SPT yang tepat. berdasarkan pengalaman itu, kerabat saya memutuskan untuk menyerahkan masalah perpajakan ke konsultan pajak dan dia selalu berpesan agar pajak yang dibayar harus dilebihkan, agar tidak timbul masalah lagi.
    kemudian saya tanya lagi, “seharusnya kalo terjadi lebih bayar kan juga bisa diminta kembali om”. dia menjawab “ah, itu hanya teori tih. pada kenyataannya, 3x om menyerahkan SPT tahunan lebih bayar, tidak pernah dikembalikan kok kelebihannya”.
    melihat hal tersebut, kadang2 saya bingung. mengapa WP yang selama ini menjadi donatur terbesar bagi penerimaan negara, sepertinya malah sering dirugikan dan mendapatkan perlakuan yang kurang adil.
    yang ingin saya tanyakan, bila memang kenyataannya seperti itu, kenapa harus ada aturan mengenai SKPLB yang sepertinya sangat memihak kepada WP dan menguntungkan WP, tapi kenyataannya, itu hanya seperti peraturan semu belaka tanpa ada realisasi yang nyata. sehingga sekali lagi, WP lah yang dirugikan (dengan tidak mendapatkan kembali lebih bayar tersebut)
    kemudian masalah SKPKB. bila terjadi kurang bayar, seolah2 selalu dibuat ribet oleh petugas pajak itu sendiri dan pada akhirnya WP harus mengadakan negoisasi dengan petugas pajak dan melakukan pembayaran yang kadang2 tidak berdasarkan ketentuan yang ada.
    mohon dijelaskan.
    terima kasih pak…

  11. pagi pak…
    saya ingin menanggapi tentang pembetulan kesalahan,saya pernah membaca tentang hal tersebut dalam modul pembelajaran, bahwa pembetulan kesalahan adalah bukan dalam pengertian “sengketa pajak” dan pengajuan permohonan ini adalah suatu koreksi kepada penyelenggara negara bahwa apa dia putuskan salah, maka sebaiknya diselesaikan dan ketentuan pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 sebaiknya di hapus aja, karena tidak mencerminkan suatu pemerintahan yang baik. Apakah hal tersebut dapat diterima?dan saya juga minta pendapat bapak tentang pembetulan kesalahan tersebut dalam dua pandangan yaitu sebagai pegawai pajak dan wajib pajak yang pernah mengalami pembetulan itu?
    Saya juga ingin menanyakan tentang penjelasan tertulis dalam hal tata cara pengajuan keberatan, pembetulan kesalahan dan peninjaun kembali, apa saja dasar hukumnya? dan apakah hak dan kewajiban DJP dalam hal memberikan penjelasan tertulis tersebut?
    saya rasa cukup sekian komentar dan pertanyaan yang bisa saya berikan. Terima kasih ya pak

  12. selamat siang pak!
    saya ingin menyampaikan uneg-uneg saya mengenai pembetulan.
    pembetulan kesalahan kan ada dimaksudkan untuk jadi sarana WP dalam mendapat keadilan pajak. dalam self assesment system karena pertanggungjawaban ada di tangan WP, maka pengertian pembetulan kesalahan saya kira dapat dilakukan berkali-kali dan dapat menambah besarnya pajak terutang. tapi kenapa undang-undang kita tidak mendukung pak??!!
    1. pasal 16(2) KUP memberi waktu 12 bln untuk melakukan pembetulan kesalahan. mengapa permohonan saja diberi waktu 12bln, apalagi kalau kesalahan itu diketahui secara jabatan, mungkin akhirnya tidak akan dibetulkan.
    2. saran saya, pasal 19(1) KUP dilakukan pengecualian yaitu “terkecuali terhadap keterlambatan pelunasan pajak karena adanya upaya pembetulan kesalahan”
    3. pengertian pasal 9(3) KUP tentang jatuh tempo, khusus bagi SKP yg mengalami pembetulan, pengertian 1 bln dihitung sejak keputusan pembetulan diterbitkan.

    sekian dan terima kasih pak.

  13. met siang,pak….

    saya ingin memberikan comment saya lebih tepatnya beberapa pertanyaan tentang perpajakan…
    1. Perhitungan peninjauan kembali diajukan terhadap sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan atau terhadap SKP yang telah diterbitkan, dan sebagai landasan di sini adalah keadilan. Apabila dari hasil perhitungan peninjauan kembali tersebut, ditemukan bahwa pihak yang “benar” adalah pihak Wajib Pajak, apakah sanksi administrasi yang dibayarkan akan dikembalikan? Apabila itdak dikembalikan, dalam hal ini kan yang salah pihak fiskus, adilkah kalau yang harus menanggung keteledoran fiskus adalah Wajib Pajak???

    2. Dalam ketentuan pasal 26 ayat (3)KUP, dinyatakan bahwa keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, atau menerima sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak (tetap seperti SKP), atau menambah besarnya pajak yang terutang. Pertanyaan saya apabila keputusannya berupa menerima sebagian, bagian mana yang dikategorikan dapat diterima dan bagian mana yang dikategorikan ditolak?? karena dalam keputusan tersebut berarti ada bagian yang ditolak dan ada yang diterima. Bisakah bapak memberi contoh kokretnya???

    3. Pertanyaan ini berhubungan dengan restitusi,pak. Apabila jumlah restitusi pajak tahun ini besarnya 2milyar (saya tidak tahu jumlahnya,pak..saya hanya memberi pengandaian), apakah jumlah tersebut masih termasuk jumlah akumulasi restitusi tahun sebelumnya yang belum dibayar atau hanya jumlah neto tahun tersebut?? Menurut saya, apabila termasuk akumulasi, bukankah hal tersebut berarti nominalnya “menipu” publik?? Tapi kalau tidak termasuk, bagaimana pertanggungjawaban pihak DJP terhadap restitusi yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak yang belum menerima haknya???

  14. Hallo Pak….
    Terima kasih atas kesempatan yang bapak beri buat saya untuk mengetahui hal-hal yang belum saya pahami.
    Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada bapak mengenai pasal-pasal dalam UU KUP yang belum saya pahami. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya harap bapak tidak bosan dengan banyaknya pertanyaan saya. Diantaranya :
    1. Salah satu syarat pengajuan keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU KUP, pada akhir kalimat yaitu ; “Wajib Pajak harus menyertakan alasan-alasan yang jelas”, yang mau saya tanyakan adalah kata “jelas” (dalam pasal 25 ayat 2), jelas menurut siapa??? Karena baik dalam batang tubuh maupun penjelasan tidak dijelaskan mengenai hal tersebut.

    2. SKPKBT terdiri dari 2 macam, yaitu;
    a. SKBKBT sebagai hasil temuan pemeriksaan karena adanya novum atau data baru,
    b.SKPKBT sebagai akibat dari data baru yang belum terungkap.
    Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan SKPKBT tersebut adalah, bahwa karena keteledoran, atau ketidaktelitian atau ketidakmampuan, bahkan akibat kebodohan aparat pemeriksa pajak sehingga data yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan dan Laporan Keuangannya tidak terungkap pada waktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa, maka apabila kelak kemudian hari terungkap atau diketahui harus diotanggung oleh Wajib Pajak, dengan diterbitkan SKPKBT ditambah kenaikan 100%. dengan kata lain bahwa kesalahan atau ketidaktelitian dari aparat pemeriksa harus ditanggung oleh Wajib Pajak. Mengapa demikian???

    3. Dalam Pasal 36 ayat (2), berbunyi : “Tata cara pengurangan,penghapusan, atau pembatalan utang pajak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”.
    Dalam proses penanganan pengajuan surat pengajuan penghitungan kembali UU tidak mengatur dengan jelas atas batas waktu yang harus diberikan. Namun melalui KMK RI berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP batas waktu yang diberikab adalah 12 bulan. Sekalipun sebenarnya Pasal 36 ayat (2) adalah kewenangan yang diberikan UU kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan bukan tntang batas waktu.
    yang saya tanyakan, bagaiman hal bisa terjadi dan apakah keputusan tersebut sah menurut Undang-Undang??? Dan apakah WP dapat menolak Keputusan tersebut???

    Terima Kasih Pak…….

  15. Panji Nugroho / 2S pajak./ 27
    Dengan adanya peraturan baru dalam hal pengajuan keberatan, bahwa WP dapat membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan WP sendiri, bukankah dengan adanya hal ini nantinya pendapatan negara dapat turun secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada akhirnya nanti WP kalah di pengadilan, dan membayar pajak terutang yang kurang bayar serta sanksi yang dikenakan, namun hal itu tentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Apakah “upaya untuk mengamankan kas negara” tidak cukup untuk digunakan sebagai alasan agar WP diminta untuk membayar sesuai perhitungan Fiskus dan bila keberatan WP disetujui, uang tersebut akan dikembalika(sesuai dengan peraturan lama)?
    Lalu bagaimana dengan target pendapatan yang dibuat oleh DJP? Dari tahun-tahun sebelumnya pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dominan, setiap tahun APBN selalu bertambah, lalu dari sektor mana lagi pemerintah mengupayakan agar pendapatan negara dapat bertambah seiring dengan menurunnya pendapatan dari sektor pajak?(ketika awal UU baru dijalankan).
    Terima kasih.

  16. Dalam UU KUP terbaru pasal 25, jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, mereka hanya diwajibkan melunasi pajak paling sedikit sama dengan yang disetujuinya. berarti hal tersebut bukankah akan mengancam penerimaan negara karena wajib pajak bisa mengaku kewajiban pajaknya nol. Sehingga nantinya tidak ada setoran yang masuk ke kas negara sampai proses keberatan selesai di pengadilan. Lalu apabila keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai denda 50%.apakah benar begitu pak?
    Lalu apakah DPR sebelum mengesahkan RUU KUP terutama pasal 25 tersebut sudah membuat perhitungan antara potensi kerugian yang akan terjadi, dibandingkan sisi positif akan adanya ketertarikan investor untuk penanaman modal di Indonesia. Apakah hasilnya lebih banyak untungnya atau ruginya pak? terimakasih

  17. wah pak nyoman, sesudah saya baca posting teman-teman sudah banyak mewakili pertanyaan di benak saya, sekarang saya tidak mengajukan pertanyaan tentang APS namun pertanyaan sederhana tentang PPh 25, saya belum begitu jelas mengenai WP yang bisa mengajukan pengurangan PPh 25 seperti pada Pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh, keputusan yang dibuat atas permohonan WP apakah hanya dikabulkan dan tidak dikabulkan saja atau bisa juga dikabulkan sebagian, kemudian penghitungan yang dibuat WP atas pajaknya kemudian hari karena estimasi penghasilan yang akan berkurang apakah disetahunkan atau tidak?
    terimakasih banyak

  18. Sore, pak. maaf saya baru bei komentar hari ini.
    saya juga sudah meliha materi bapak tentang imbalan bunga.
    mengenai alternatif penyelesaian sengketa, saya mungkin hanya mengajukan satu pertanyaan yang merupakan pertanyaan umum dan tidak spesifik.
    Menurut bapak UU yang ada saat ini mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin merugikan salah satu pihak baik WP atau fiskus, sudah dikatakan baik, apalagi dengan adanya UU KUP yang baru tersebut. Apakah perlu adanya perombakan menyeluruh dengan UU pajak saat ini. Karena pertanyaan jawaban ini merupakan pendapat, saya ingin bertanya yang mungkin jawabannya mempengaruhi jawaban di atas. Apakah para pejabat pembuat UU telah merasakan atau mengalami permasalahan di lapangan, atau hanya terjun dalam pembuatan UU setelah kuliah di luar negeri dengan biaya negara, yang notabene dasar mereka adalah akuntansi, yang memiliki prinsip “memperoleh keuntungan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin”?
    Terima kasih pak!!

  19. Rifqi Fitriadi/2S.Pajak/Absen.28

    selamat malam Pak..

    Dari UU KUP yang baru pernah saya dengar klo WP hanya melunasi Pajak sesuai dengan perhitungan menurut WP saja, bagaimana apabila Fiscus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak? apakah berarti disini SKP tersebut tidak mempuyai kekeuatan hukum lagi? kemudian bagaimana kedepannya pengaruh atau urgensi dari SKP tersebut?
    Saya memiliki sebuah hal yang mengganjal dalam pemikiran
    tentang Peninjauan Kembali. Apabila wajib Pajak tidak puas dengan putusan banding maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, bagaimana Proses dari Peninjauan Kembali tersebut? kemudian bagaimana bila WP
    memenangkan Proses ini? apakah ada imbalan bunga yang akan diperolah WP? terima kasih

  20. Rifqi Fitriadi/2S.Pajak/Absen.28

    selamat malam Pak..

    Saya memiliki sebuah hal yang mengganjal dalam pemikiran
    tentang Peninjauan Kembali. Apabila wajib Pajak tidak puas dengan putusan banding maka wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, bagaimana Proses dari Peninjauan Kembali tersebut? kemudian bagaimana bila WP
    memenangkan Proses ini? apakah ada imbalan bunga yang akan diperolah WP? terima kasih

  21. Assalamu’alaikum Wr. Wb
    malem pak..
    maaf mengganggu malem-malem, soalnya tadi masih ada tugas..
    saya ada beberapa pertanyaan mengenai masalah pajak:
    1. Dalam RUU PPh terbaru, disebutkan bahwa tarif badan akan di-flat kan..kira-kira apakah itu bakalan lebih menguntungkan untuk negara atau tidak ?
    2. dalam pertemuan silam, Bapak pernah menjelaskan bahwa dalam UU KUP terbaru, WP hanya akan membayar sesuai perhitungannya jika ada perbedaan antara pemeriksaan fiscuss dengan WP dalam hal pajak kurang bayar ( “SKPKB laksana macan ompong …” ), kalau misalkan oleh Fiscuss ternyata WP tersebut kurang bayar tapi oleh WP dalam perhitungannya justru lebih bayar, bukankah justru akan merugikan negara ?
    3. saya pernah mendengar istilah SIN ( single identity number ) apakah itu sudah terlaksana dan bagaimana penerapannya dalam dunia perpajakan ? apakah akan menggantikan fungsi NPWP atau tidak ?
    4. terakhir, saya ingin mengetahui pendapat Bapak tentang bagaimana yang seharusnya pribadi seorang mahasiswa STAN dimana kita adalah generasi muda dengan latar belakang intelektual yang tinggi ( konon kita adalah siswa-siswa terbaik sewaktu SMA ) namun dididik untuk menjadi birokrat dan pelayan masyarakat …

    terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb

  22. Hartoni Enrico (2-S) absen 14
    Ijin Berkomentar pak…
    Undang-undang begitu menghargai Wajib Pajak dengan memberikan begitu banyak alternatif penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak untuk menempuh keadilan adalah pengajuan keberatan. Keberatan diajukan ke KPP dan WP mendapat BPS dari pejabat sesuai Kep.Dirjen.Pajak Nomor 22 tahun 1995 yang telah diubah dengan Kep.Dirjen.Pajak Nomor 399 Tahun 2000. Mengapa proses penanganan Pemyelesaian Sengketa ini harus melalui instansi yang telah memiliki sengketa sebelumnya dengan Wajib Pajak pak,dalam hal ini KPP,akan sangat sulit mendapat keadilan murni apabila,pihak yang telah bersengketa dipertemukan kembali untuk mencari jalan keluar masalah yang sama..ini adalah sebuah Peradilan Semu yang mungkin dapat dijawab dengan pernyataan proses keberatan hanya sebuah koreksi formal atas SPT Wajib Pajak padahal pada kenyataannya koreksi-koreksi yang ada bersifat material, sebagai contoh koreksi penjualan atau peredaran omset, koreksi harga satuan produk, koreksi harga pokok produksi dimana seringkali secara Prejudice otoritas pajak memandang Wp dengan hipotesis-hipotesis upaya melakukan tindakan pidana,Bagaimana menurut Bapak sistem arbitrasi yang seharusnya lebih baik dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ini,apakah layak dibuat instansi baru yang lebih arbiter???

  23. Selamat siang, pak!
    Pak,minggu lalu di kelas kami sempat membahas masalah Surat Permohonan Keberatan yang diajukan WP ke KPP melalui pos, dimana tanggal pengiriman di cap pos dicatat sebagai tanggal surat permohonan itu diterima di KPP, padahal bisa saja Surat permohonan itu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan formal. Bapak bilang bahwa itu merupakan kelemahan pejabat di TUP karena menerima surat yang tidak lengkap. Tapi bukankah WP kadang ada yang tidak mengetahui persyaratan itu, jadi apakah surat itu dikembalikan lagi ke WP atau menunggu inisiatif dari WP sendiri? dan klo saya tidak salah dengar WP masih diberikan kesempatan 14 hari untuk melengkapi surat keberatan itu, klo tidak juga dilengkapi maka Surat keberatan itu ditolak.Jadi, bukankah ada keadilan juga pak? Demikian pertanyaan saya, maaf klo ada kesalahan dalam komentar dan pertanyaan saya.Terima kasih atas perhatian Bapak.

  24. Selamat siang Pak,

    saya pernah membaca di buku tentang hal banding. yang ingin saya tanyakan adalah dalam hal diajukan banding terhadap besarnya jumlah pajak terutang pada SKPKB, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar 50%, apa dasar dari pengenaan 50% tersebut?sedangkan di SKPN dan SKPLB tidak.

    terima kasih sebelumnya,
    Ekie Esfandhiarto S. II-S/10

  25. selamat sore pak
    teman2 sudah banyak sekali memberikan pertanyaan sehingga saya bingung ingin bertanya apa. ada pertanyaan yang menarik yang diajukan sebelumnya yaitu tentang SKPKBT yang sebenarnya merupakan keteledoran fiskus. saya hanya ingin mengomentari pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa fiskus itu bodoh jika sampai ada data yang tidak terungkap sebelumnya. menurut saya hal itu tidak sepenuhnya merupakan kebodohan fiskus karena bagaimanapun juga terkadang WP menyembunyikan data secara sengaja untuk mengurangi pajak yang ia bayar. jika ada data yang sebelumnya tidak terungkap telah terungkap dan menyebabkan terbitnya SKPKBT, hal itu merupakan akibat dari kesalahan WP yang disebabkan ketidakjujuran WP dalam memberikan data. andaikan WP memberikan data sesungguhnya dan seluruhnya tanpa ada yang disembunyikan, saya yakin tidak akan ada SKPKBT.
    terima kasih….

  26. selamat sore pak
    saya ingin bertanya klo tidak salah pada saat pemeriksaan akan ada closing conference antara pendapat petugas pemeriksa dan WP. Bila pada saat closing tersebut WP menyetujui pendapat petugas.misalkan dari hasil pemeriksaan tersebut ada SKPKB. Setelah WP meneliti perhitungannya kembali ternyata terdapat kekeliruan dan menrut WP tidak seharusnya terbit SKPKB. Apakah keberatan yang WP ajukan dapat diterima, dengan mencantumkan alasan yang pada saat closing conference WP telah setuju dengan pendapat petugas?
    Untuk SKPKBT apakah hanya data baru untuk SPT tahun yang bersangkutan atau termasuk juga dari SPT tahun- tahun sebelumya?

  27. Selamat sore pak,
    maaf jika saya telat memberikan komentar, sebenarnya saya ingin bertanya masalah permohonan keberatan yang diajukan WP melalui pos, bukankah tanggal pengiriman yang dimuat dalam cap pos dianggap sebagai tanda terima di KPP (seksi TUP), tapi kan pak bisa saja permohonan keberatan itu tidak memenuhi kelengkapan syarat formal atau administratif. jadi apakah surat itu dikembalikan lagi ke WP atau menunggu WP berinisiatif melengkapi surat keberatan itu? tapi diberikan jangka waktu 14 hari untuk melengkapi surat itu, jika tidak keputusan atas keberatan itu ditolak, Pak, jangka waktu 14 hari itu masih dalam jangka waktu 3 bulan atau sesudah 3 bulan sejak penerimaan surat ketetapan? trimakasih atas perhatian bapak

  28. Sebelumnya saya sampaikan selamat atas suksesnya forum diskusi melalui internet ini. Saya harapkan agar forum ini tetap berlangsung dan diminati banyak kalangan.
    ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan mengenai:
    1. mengenai perhitungan 12 bulan dalam rangka penyelesaian keberatan dihitung sejak surat keberatan diterima lengkap (pada seksi Penkeb) sekalipun bukti tanda terima surat keberatan sudah diberikan pada unit TPT. bukan dihitung sejak diterimanya surat keberatan di seksi TPT.
    2. salah satu syarat pengajuan keberatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 ayat (2), yang pada akhir kalimatnya menyatakan bahwa “Wajib Pajak harus menyatakan alasan-alasan yang jelas”. pada bagian ini terdapat kalimat yang ambiguitas yang mempersulit wajib pajak menyelesaikan keberatan. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak mana yang menentukan kejelasan. Jelas menurut WP? ataukah jelas menurut pemeriksa pajak?
    3. Saya ingin mengetahui pendapat Bapak, mengenai hal yang menjadi dasar pemberian bunga 2% sebulan selama 12 bulan untuk pembetulan kesalahan (Pasal 16 ayat (1) UUKUP)? Karena menurut saya, bunga 2% itu akan memberatkan WP yang akan mengajukan pembetulan. WP yang ingin melakukan pembetulan justru diberatkan dengan diberikan bunga 2%.

    Terima kasih Pak. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

  29. Assalammuallaikum Wr.Wb.
    Selamat malam Pak,

    Menarik untuk mencermati tulisan bapak dan komentar2 dari teman-teman diatas.
    Ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati saya Pak
    1.Mengenai masalah pembetulan,pasal 16 ayat (2) KUP memberi waktu 12 bulan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan kesalahan atas permohonan wajib pajak.
    Yang menjadi pertanyaan adalah,mengapa butuh waktu selama itu hanya untuk sebuah permohonan,saya yakin apabila kesalahan itu diketahui secara jabatan pasti tidak akan dibetulkan.Akibatnya lagi-lagi wajib pajak yang harus menanggung bunga 2%sebulan.
    2.Untuk yang kedua ini,saya langsung bertanya saja pak.
    Apakah dalam UU pajak yang baru,SKPKBT masih sama prinsip2nya seperti UU yang lama?

    Terima kasih Pak,
    Maap kalau baru bisa kirim komentar sekarang,jadi inget Mestakung pak..

  30. selamat malam pak.
    Wah sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang bisa saya ajukan lagi. Pertanyaan dari teman-teman sudah mencakup berbagai hal yang ada dalam benak saya.
    Saya hanya ingin mengutarakan pendapat saya tentang batas waktu penyelesaian keberatan yang bisa dibilang cukup lama bagi wajib pajak yaitu 12 bulan. Saya sangat setuju bila batas waktu penyelesaian keberatan dalam undang-undang kup yang baru menjadi 5 bulan. Dengan lebih cepatnya penyelesaian pengajuan keberatan ini, lebih menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak selama ini hanya dituntut memenuhi kewajibannya tepat waktu dan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu dengan lebih cepatnya penyelesaian keberatan ini, saya yakin juga akan lebih menunjukkan keprofesionalan petugas pajak. terima kasih

  31. maaf pak saya kayaknya mau tanya saja,tentang imbalan bunga itu nantinya dikenakan pajak lagi pak?terus tentang WP patuh apa mereka akan mendapat perlakuan istimewa dalam hal ia mengajukan keberatan?kemudian dalam hal SPT itukan ada yang diperbolehkan dengan bahasa maupun mata uang asing tapi dalam keberatan kok mesti memakai bahasa Indonesia Pak,apa hal ini tidak bisa ditolerir misalkan untuk WP luar negeri yang tidak tahu bahasa Indonesia? terima kasih atas jawabannya,kalau bisa besok dibahas di kelas.

  32. Surat Permohonan Keberatan yang disampaikan Wajib Pajak kepada otoritas Pajak adalah salah satu contoh alternatif penyelesaian sengketa atau upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak merasa tidak sependapat dengan ketetapan pajak. Undang-undang memberikan wewenang penuh kepada otoritas pajak untuk menentukan dimulainya proses keberatan yaitu saat dimana BPS (Bukti Penerimaan Surat)yang hanya boleh diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak tertentu sesuai dengan Kep.Dir.Jen Pajak Nomor 22 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Kep.Dir.Jen Pajak Nomor 399 Tahun 2000 Alternatif Penyelesaian Sengketa yang satu ini membawa sebuah Quasi Peradilan yang bukannya membawa sengketa pada keadilan yang murni melainkan keasilan yang semu, bagaimana mungkin dua pihak yang bersengketa ditemuhadapkan kembali atas sengketa yang sama,sedangkan yang berhak memberikan keputusan peradilan adalah salah satu dari pihak yang bersengketa tersebut,Bagaimana menurut Bapak,apakah perlu membentuk unit baru di luar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan arbitrasi yang lebih layak untuk sengketa pajak?Terima kasih atas penjelasannya..
    Hartoni Enrico/2-S/Adm.Perpajakan/Absen 14

  33. selamat sore pak
    teman2 sudah banyak sekali memberikan pertanyaan sehingga saya bingung ingin bertanya apa. ada pertanyaan yang menarik yang diajukan sebelumnya yaitu tentang SKPKBT yang sebenarnya merupakan keteledoran fiskus. saya hanya ingin mengomentari pernyataan tersebut yang mengatakan bahwa fiskus itu bodoh jika sampai ada data yang tidak terungkap sebelumnya. menurut saya hal itu tidak sepenuhnya merupakan kebodohan fiskus karena bagaimanapun juga terkadang WP menyembunyikan data secara sengaja untuk mengurangi pajak yang ia bayar. jika ada data yang sebelumnya tidak terungkap telah terungkap dan menyebabkan terbitnya SKPKBT, hal itu merupakan akibat dari kesalahan WP yang disebabkan ketidakjujuran WP dalam memberikan data. andaikan WP memberikan data sesungguhnya dan seluruhnya tanpa ada yang disembunyikan, saya yakin tidak akan ada SKPKBT.
    terima kasih….
    chandra g 2s/06/05320005331

  34. met malem pak nyoman..

    sebelumnya, makasih banyak ya,pak. sistem pengajaran bapak ini tergolong baru buat kami. bisa dibilang inovasiLah. kalo saya lihat, malah lebih banyak yg memberikan comment/pertanyaan disini daripada waktu tatap muka di kelas. top bgt lah, pak..

    maaf ni pak, kalau pertanyaan saya agak melenceng.
    waktu saya baca slide materi dari bapak, tentang materi penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, saya agak kurang mengerti. saya mohon contoh kasusnya. biar lebih jelas..

    saya juga mau nanya, pak. disitu tertulis begini:
    DJP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi, dalam hal :
    -WP khilaf
    -WP tidak memahami peraturan perpajakan
    -Ketidaktelitian petugas pajak
    yang saya tanyakan, apakah hukum di pajak ini tidak menganut ‘fictie hukum’ (setiap orang dianggap telah mengetahui adanya hukum tsb. maka saat dia melanggar, tidak boleh beralasan bahwa “saya tidak tahu peraturan tersebut”)? hal ini berkaitan dengan poin nomor2 yakni WP tidak memahami peraturan perpajakan..
    saya rasa cukup sekian, pak. terima kasih banyak..

    -alfiana-

  35. dalam artikel mengenai penyelesaian sengketa pajak, disebutkan bahwa WP diberi kepercayaan2 yang seharusnya dianggap benar oleh fiskus.namun, dalam kenyataannya “pengawasan” yang dilakukan oleh fiskus ( yang disebut pemeriksaan )justru menunjukan bahwa laporan yang dibuat oleh WP dianggap salah oleh fiskus.
    apakah hal ini tidak bertentangan dengan self assessment system yang disebutkan dalam UU? dalam salah satu komentar yang pak nyoman utarakan disebutkan bahwa dalam UU KUP yang baru lebih menunjukan self assesssment system daripada dalam UU KUP yang lama, apakah kejadian diatas salah satu contoh dari perubahan UU KUP tersebut?
    satu pertanyaan lagi pak…
    seperti yang pernah bapak jelaskan pada saat membahas keberatan, mengenai masalah tata uasahanya..bahwa seharusnya seksi TPT menjadi filter yang menentukan apakah surat permohonan diterima atau tidak dengan menerbitkan BPS.namun, dalam alur yang terdapat dalam modul TU penagihan dan keberatan digambarkan bahwa BPS yang diberikan tidak menunjukan bahwa keberatan diterima. masih dilakukan penelitian kembali di seksi penkeb yang menyatakan apakah keberatan diterima atau tidak. sehingga terjadi 2 kali penelitian yaitu diTPT dan penkeb. apakah yang diteliti di 2 seksi tersebut? dalam sebuah diskusi pada saat kuliah TU penkeb, dikatakan bahwa penelitian di TPT adalah tentang syarat formal sedang dipenkeb adalah syarat materialnya, apakah hal ini benar? terus terang saya kurang puas dengan jawaban tersebut.

  36. Selamat malam pak, Saya pernah membaca di sebuah artikel bahwa ada beberapa kenyataan bahwa Pengadilan Pajak tetap memproses keberatan yang dikeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan alasan tidak lengkap di dalam pengajuannya, sekalipun telah diberikan Bukti Tanda Terima dan Hakim Pengadilan Pajak pun memproses Surat Banding Wajib Pajak dan cenderung memenangkan Wajib Pajak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa yang patut disalahkan?
    Terima Kasih

  37. saya ingin mengomentari masalah keberatan sebagai salah satu media penyelesaian sengketa pajak. namun sungguh mengherankan, menurut saya, keputusan atas surat keberatan tsb diberikan oleh Dirjen Pajak yang notabene merupakan salah satu di antara 2 pihak yang bersengketa. sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberatan timbul sebagai akibat ketidaksepahaman antara WP dng Fiskus dalam hal yang bersifat material. bagaimana mungkin suatu penyelesaian sengketa dilakukan atau diputuskan oleh salah satu pihak yang bersengketa ???!!!
    saya kuatir tingkat independensi DJP atas hal ini kurang karena yang diproses dalam keberatan sebenarnya adalah produk hukum dari DJP itu sendiri. jika dikatakan “kan masih ada banding”, “kan WP masih bisa menyalurkan ketidaksetujuannya melalui proses yang lebih independen yaitu banding ke pengadilan pajak. jika memang demikian maka saya melihat bahwa proses keberatan tersebut sia-sia saja. bukankah lebih baik keberatan juga diajukan langsung ke pengadilan pajak atau badan lain yang independen.

  38. Rifqi A. Chandra/2R/27

    Slmt mlm pak,,,
    Saya ingin bertanya tentang keberatan…
    Setahu saya sebelum mengajukan keberatan, WP harus mengajukan terlebih dahulu permintaan Surat Penjelasan kpd DJP dan surat penjelasan tersebut merupakan salah satu
    kelengkapan dalam mengajukan keberatan,,,,
    yang menjadi masalah adalah dalam UU tidak pernah disebutkan jangka waktu DJP untuk memberikan jawaban atau memberikan Penjelasan tersebut,mengingat jangka waktu pengajuan keberatan ada batasnya(3 bulan) hal tersebut memberikan kesan bahwa bisa saja DJP tidak perlu memberikan penjelasan agar jangka waktu keberatan habis krn Surat Penjelasan merupakan slah satu syarat pengajuan keberatan.
    terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan karena ketidaktahuan saya…

  39. selamat malam, pak
    ngomong-ngomong mengenai keberatan, membuat ada yang mengganjal di hati saya mengneai sesuatu hal yaitu perbedaan yang sangat signifikan yaitu antara jangka waktu pengajuan keberatan dengan penyelesaiannya. memang hal tersebut dianggap tidak begitu dihiraukan oleh sebagian pihak dan dianggap juga wajar karena sesuatu yang sudah masuk ke kas negara butuh bukti yang sangat kuat untuk dikeluarkan lagi, dan lagi pejabat terkait keputusan keberatan, khususnya apabila dikabulkan lebih bayar baik seluruhnya maupun sebagian bisa mendapat sanksi atau hukuman kepegawaian.
    namun jangka waktu satu tahun tersebut bisa menjadi hal yang sangat lama terutama bagi WP yang membutuhkan peredaran uang yang bisa dikatakan cepat.
    begitu juga – menurut anggapan saya – apabila pengajuan keberatan dari WP tsb bisa diterima dan diproses sampai dengan selesai kurang dari setahun. mungkin saja Fiskus menjadi tidak perlu repot-repot menyampaikan kepada WP atas hal tersebut dengan menbiarkan sampai lewat jatuh tempo penyelesaian keberatan tsb yang dinilai lebih efisien dan tidak melanggar UU. namun di sisi lain hal tsb meskipun tidak diketahui langsung WP kurang manusiawi walaupun hasilnya tidak seberapa.

  40. Malam Pak,
    Saya ingin mengajukan pertanyaan singkat pemeriksaan SPT, yaitu dalam hal SPT rugi.Saya pernah membaca bahwa tidak semua SPT rugi itu diperiksa didalam pemeriksaan pajak terhadap WP. Mengapa? Saya memikirkan mengapa tidak semuanya diperiksa? Apakah pemeriksaan itu tidak menyeluruh untuk mendapat informasi yang tepat mengenai hal yang dapat dijadikan oleh WP sebagai, yah mungkin akan diajukan keberatan misalnya?

    Pertanyaan saya yang berikutnya adalah mengenai restitusi pak, yang saya pernah baca disalah satu media massa selalu berbelit-belit, terkesan lama, penyerahannya dan menyebabkan WP merasa pelayanan pajak itu tidak bagus. Apakah ini diakibatkan oleh struktur birokrasi atau proses restitusi itu sendiri pak?
    Terimakasih banyak sebelumnya.

  41. Malam pak

    Saya cuma mau bertanya tentang suatu komentar dari seor5ang pengusaha dalam sebuah artikel.Dia mengeluh mengapa DJP sampai saat ini belum memberikan intensif pajak berupa tax holiday, apakah karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem seperti di Amerika yg menganggap tidak efektifnya tax holiday karena semua penghasilan dari seluruh dunia harus dilaporkan dalam laporan pajak tahunanya.adahal jika dibandingkan dengan sistem pajak indonesia yang hanya cukup melaporkan penghasilanya yag berasal dari Indonesia saja.Yang ingin saya tanyakan bagaimana sebetulnya pengaruh tax holiday terhadap penerimaan pajak dan terhadap pengusaha?

    Sekian dan terima kasih atas perhatianya……

  42. Selamat malam saya dede ketua keas 2-S

    Saya ingin bertanya mengenai pemrosesan banding yaitu di manakah WP harus memasukkan surat bandingnya di badan pengadilan pajak,apakah tiap propinsi mempunyai badan peradilan pajak?Dan bagaimanakah perlakuanya jika dalam proes banding, WP dalam ini adalah badan melakukan penggabungan atau dilikuidasi atau dibubarkan secara resmi.

    Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dan mengganggu waktu Bapak!terima kasih…………………..

  43. met malem pak….
    sori pak kemaleman (warnet penuh)
    saya mo bertanya tentang rencana perubahan UU KUP!
    1. Tentang Keberatan pasal 25 yaitu; “Wajib Pajak membayar ketetapan pajak paling sedikit sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak”. Ini berarti bahwa Self assessment benar-benar diperlakukan; tetapi disisi lain bukankah ini dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan antara WP dan fiskus dalam menentukan jumlah pembayaran, sehingga pendapatan pajak kita menjadi rendah! Bagaimana DJP mengatasi masalah penurunan pendapatan pajak tersebut?
    2.Apa yang dimaksud dengan perubahan pasal 21 yang menyebutkan bahwa “Hak mendahulu diubah menjadi sampai dengan daluwarsa penagihan pajak”.

    T’rima kasih

  44. selamat malam pak.
    sore hari tadi saya melihat berita di metro tv bahwa dalam penyusunan undang undang KUP yang baru,BPK tidak setuju dengan salah satu pasal dalam undang undang tersebut yang katanya mengurangi/menghambat tugas/wewenang BPK dalam pemeriksaan.
    berarti dalam penyusunan undang undang tersebut,menurut saya kurang adanya koordinasi antara instansi-instansi yang terkait.
    terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kuramg berkenan.

  45. Tuolong dong,
    saya dapat tugas untuk cari kasus yang nyata tentang kasus pajak.
    senin depan harus presentasi di kelas.
    saya sudah cari ke mana-mana tapi sulit sekali…
    tolong yang bisa bantu kirim ke pt.kriyona_pratama@yahoo.co.id
    trisms ya
    Lia

  46. Saya mau sekedar info ke Pak Nyoman, bahwa sekarang ini, Tidak ada Hakim Agung Pajak di Mahkamah Agung, peratma dan terakhir jadi Hakim Agung Pajak adalah mantan Ketua Pengadilan Pajak, Widayatno Satrohadjono, SH.

    Komisi Yudisial telah melakukan evaluasi dan kritisi bahwa yang boleh menjadi hakim harus punya pengalaman sebagai hakim karier minimal 15 tahun.

    Jadi sampai sekarang ini jabatan Hakim Agung Pajak masih kosong

  47. Siang pak,

    Saya mau bertanya tentang Norma Penghitungan PengHasilan Netto pak

  48. Pak Tanya lg, kalo pemeriksaan atas SPT KB…?

  49. malam pak..
    saya mau tanya soal keberatan..wp keberatan terhadap hasil pajak..
    apabila persyaratan tidak dipenuhi sedangkan waktunya masih ada,apakah keberatan bisa diterima oleh fiskus?
    jika periode keberatan sudah habis,persyaratan lengkap,apakah fiskus bisa menerima keberatan tersebut??

  50. trims pak atas informasi dan datanya..

  51. Saya mau tanya kak,jika menerima skpkb akibat stp diterbitkn djp secra paksa ,apkah kasus tersebut dpt ditindaklanjuti dngan penyidkkn pajak?
    Kemudian pada tgl 2 June2012 ,wp spt thunan pph badan 2010 dgn posisi kurg bayar 500 juta Dan telah dibyar Dan dilporkan .tu perhitungan pjk yg hrus dibayar terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan bagaimana ya?
    Moron penjelasnya ?

  52. Saya mau tanya kak,jika menerima skpkb akibat stp diterbitkn djp secra paksa ,apkah kasus tersebut dpt ditindaklanjuti dngan penyidkkn pajak?
    Kemudian pada tgl 2 June2012 ,wp spt thunan pph badan 2010 dgn posisi kurg bayar 500 juta Dan telah dibyar Dan dilporkan .tu perhitungan pjk yg hrus dibayar terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan bagaimana ya?
    Moron penjelasnya ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: